M O D U L
MATA PELAJARAN EKONOMI
KELAS XI IPS SEMESTER GANJIL
TAHUN
PELAJARAN 2012/2013
Penyusun:
WIDIA
MURNIASIH
NIP.
19731017 199803 2 006
|
LEMBAR
DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN
MODUL
"
MATA PELAJARAN EKONOMI "
KELAS
XI IPS SEMESTER GANJIL
TAHUN
PELAJARAN 2012/2013
Ditulis
dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Belajar Ekonomi siswa-siswi SMAN 1 DRINGU
Didokumetasikan
pada Perpustakaan SMAN 1 DRINGU Kabupaten Probolinggo
Probolinggo, 1
Juli 2012
Mengetahui
Kepala SMA Negeri 1 Dringu Penanggung Jawab Perpustakaan ,
ADIN BUDI SATRIYO, S.Pd
TUTUT ASTUTI, S.Pd
NIP. 19651110 198901 1 005 NIP.19670828 199003 2 006
iii
LEMBAR
PENGESAHAN
Modul
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Semester Ganjil ini telah di setujui
penggunaannya oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Dringu Kabupaten Probolinggo pada
tanggal 1 Juli 2012, sebagai salah satu bahan ajar
penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.
\
Probolinggo, 1 Juli
2012
Mengetahui
Kepala
SMA Negeri 1 Dringu Penyusun,
ADIN
BUDI SATRIYO, S.Pd
WIDIA
MURNIASIH
NIP.
19651110 198901 1 005 NIP.19731017
199803 2 006
ii
KATA
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Modul Ekonomi SMA kelas XI IPS cetakan
pertama semester Ganjil dengan
lancar.
Modul ini kami susun dalam rangka
pengembangan profesionalisme guru, terutama yang berkaitan dengan proses
belajar mengajar di SMA Negeri 1 Dringu Kabupaten
Probolinggo.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
penulisan modul ini masih jauh dari sempurna. Hal ini mengingat keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena iu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga dapat
menjadikan modul ini lebih baik.
Akhirnya penulis berharap agar modul
Ekonomi bentuk SMA ini dapat berguna bagi guru maupun siswa dalam pembelajaran.
Penyusun
BAB I
KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN
Standar Kompetensi :
1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan
dampaknya terhadap pembangunan ekonomi
Kompetensi Dasar :
1.1
Mengklasifikasi ketenagakerjaan
1.2
Mendeskripsikan pengangguran
Indikator :
- Menjelaskan
pengertian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja.
- Mendeskripsikan
pengangguran.
- Mengidentifikasi
jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya.
- Mengidentifikasi
dampak pengangguran terhadap pembengunan nasional
- Mendeskripsikan
cara-cara mengatasi masalah pengangguran
- Mengidentifikasi
upaya peningkatan mutu tenaga kerja
- Mengidentifikasi
macam-macam sistem upah yang berlaku di Indonesia
1. Pengertian dan
hubungan jumlah penduduk, angkatan kerja dan kesempatan kerja
a. Pengertian Jumlah Penduduk
Penduduk adalah semua orang yang
mendiami atau berdomisili di suatu wilayah Negara.
Jumlah penduduk adalah banyaknya orang
yang mendiami suatu wilayah negara.
b. Pengertian Angkatan Kerja
adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha
untuk
terlibat dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa. Angkatan
kerja terdiri atas
penduduk yang sudah menghasilkan barang atau jasa dan sebagian lagi
tergolong siap bekerja
serta
sedang berusaha mencari pekerjaan.
c. Pengertian Bukan Angkatan Kerja
adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun tidak
berusaha terlibat dalam kegiatan
produktif. Yang termasuk golongan ini adalah pelajar, ibu rumah tangga
dan mahasiswa.
d. Pengertian Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah
bagian dari penduduk
dalam usia kerja (15-64 tahun), baik yang
bekerja maupun yang aktif mencari kerja yang masih
ingin dan mampu melakukan pekerjaan.
Bukan tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang
tidak termasuk kategori usia
kerja (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).
e. Pengertian Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat,baik
yang telah
ditempati(employment) maupun
lapangan kerja yang masih kosong (vacancy) Agar lebih jelas
hubungan antara penduduk, tenaga
kerja dan angkatan kerja.
2.
Pengangguran
(Unemployment), Pengangguran
adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan
pekerjaan atau tidak bekerja atau
sedang mempersiapkan usaha baru. Secara garis besar
pengangguran dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu menurut
lama kerja dan
menurut penyebabnya.
a.
Jenis Pengangguran Menurut Lamanya Berdasarkan lamanya waktu
kerja, pengangguran bisa
dikelompokan sebagai berikut:
1) Pengangguran Terbuka (Open
Unemployment)
Pengangguran terbuka (open
unemployment) terjadi bila tenaga kerja benar-benar tidak
Memiliki
pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan oleh sempitnya lapangan kerja, lapangan
kerja yang ada tidak cocok dengan latar
belakang pendidikan atau memang tidak mau
bekerja.
2) Setengah Menganggur (Under
Unemployment)
Setengah menganggur terjadi bila
tenaga kerja tidak bekerja secara optimum. Karena
ketiadaan pekerjaan atau tenaga kerja yang
bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Contoh:
seorang petani setelah musim tanam tidak
bekerja secara optimum.
3) Pengangguran Terselubung (Dissguised
Unemployment)
Pengangguran terselubung terjadi bila tenaga
kerja tidak bekerja secara optimum karena tidak
memperoleh sesuai bakat dan kemampuannya.
b. Jenis Pengangguran Menurut
Penyebabnya
Berdasarkan
sebab-sebabnya, pengangguran bisa digolongkan:
1)
Pengangguran
Struktural (Structural Unemployment)
Pengangguran
ini muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, misalnya dari struktur
agraris berubah menjadi industri. Sehingga banyak tenaga kerja yang tidak dapat
memenuhi syarat yang diminta perusahaan.
2)
Pengangguran
Konjungtural (Cyclical Unemployment)
Pengangguran
ini disebut juga involuntary unemployment. Pengangguran ini terjadi karena
berkurangnya permintaan barang dan jasa terutama pada saat depresi ekonomi
sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja.
3)
Pengangguran
Musiman (Seasional Unemployment)
Pengangguran
ini terjadi karena pergantian musim sehingga mempengaruhi jumlah pekerjaan yang
terjadi di beberapa industri. Contoh: pada sektor pertanian
4)
Pengangguran
Friksional (Frictional Unemployment)
Pengangguran
friksional adalah pengangguran temporer yang terjadi karena atas perubahan dan
dinamika ekonomi. Pengangguran ini disebabkan seseorang tidak langsung
menemukan pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan lainnya
5)
Pengangguran
Sukarela (Voluntary Unemployment)
Pengangguran
ini terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tetapi
dengan sukarela dia tidak mau bekerja, karena mungkin sudah cukup dengan
kekayaan yang dimilikinya / karena cacat fisik.
6)
Pengangguran
Teknologi Pengangguran teknologi disebabkan karena kemajuan teknologi
yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga
mesin.
3.
Dampak
pengangguran terhadap pembangunan nasional Pengangguran berdampak besar
terhadap
pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional
dapat
dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator- indikator berikut
ini :
a)
Pendapatan
Nasional dan Pendapatan perkapita Upah merupakan salah satu komponen
dalam penghitungan
pendapatan nasional.Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi
maka nilai komponen upah akan semakin
kecil.Dengan demikian nilai pendapatan
nasionalpun akan semakin kecil. Pendapatan
perkapita adalah pendapatan nasional dibagi
jumlah penduduk.Oleh karena itu nilai
pendapatan nasional yang semakin kecil akibat
pengangguran akan menurunkan nilai
pendapatan perkapita.
b)
Penerimaan
Negara Salah satu sumber penerimaan Negara adalah pajak, khususnya pajak
penghasilan.
Pajak penghasilan diwajibkan atas orang- orang yang memiliki pekerjaaan.Apabila
tingkat pengangguran meningkat maka jumlah orang yang akan membayar pajak
penghasilan berkurang. Akaibatnya penerimaan negarapun berkurang.
c)
Beban
Psikologis Semakin lama seseorang menganggur,semakin besar beban psikologis
yang harus
ditanggung.Secara psikologis orang yang menganggur mempunyai perasaan
tertekan,sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan
sehari-hari.Dampak psikologis ini mempunyai efek domino dimana secara social
,orang menganggur akan merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum
jelas.
d)
Biaya
Sosial Dengan semakin besarnya jumlah penganggur,semakin besar pula biaya yang
harus
dikeluarkan.Biaya social ini mencakup biaya atas tugas-tugas medis,biaya
keamanan dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak
kejahatan.
4.
Cara mengatasi pengangguran pengangguran. Diperlukan cara yang
berbeda untuk mengatasi
berbagai jenis pengangguran.
a)
Cara
Mengatasi Pengangguran Friksional Pengangguran ini bersifat sementara. Cara
mengatasinya
adalah dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan
penawarantenaga kerja sehingga proses pelamaran,seleksi dan pengambilan
keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat.
b)
Cara
Mengatasi Pengangguran Konjungtural Pengangguran ini terjadi karena resesi
ekonomi.
Cara
mengatasinya adalah:
(1).
Meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ramai dan akan meningkatkan jumlah
permintaan. Dengan demikian, perusahaan harus
meningkatkan produksi dengan
menambah tenaga kerjanya.
(2).Mengatur
bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga para investor lebih suka
menginvestasikan uangnya dalam bidang
usaha untuk mendapatkan keuntungan yang
lebih
besar.
c)
Cara
Mengatasi Pengangguran Struktural Pengangguran ini disebabkan perubahan
struktur
ekonomi dari
agraris ke industri. Maka cara mengatasi pengangguran ini adalah:
(1) Menyediakan lapangan kerja untuk
menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi
lain pada
suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi.
(2)
Pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan
(3) Menarik
investor baru
d) Cara Mengatasi Pengangguran
Musiman Pengangguran musiman dapat diatasi dengan cara
sebagai berikut:
(1) Pelatihan ketrampilan lain,
selain bidang yang sudah digeluti
(2) Menginformasikan lowongan
pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat.
e) Cara Mengatasi Pengangguran
Teknologi Dapat diatasi dengan cara:
Pelatihan ketrampilan
mengoperasikan mesin-mesin berteknologi tinggi.
(1) Pengenalan teknologi sejak
dini
(2) Pelatihan tenaga pendidik
untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan pada
Anak
- Usaha
peningkatan mutu tenaga kerja Usaha peningkatan kualitas tenaga kerja bisa
dilakukan
oleh
pemerintah, perusahaan dan individu.
a.
Pemerintah
Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
kualitas
tenaga kerja, yaitu:
1)
Melakukan
program-program keluarga berencana, meningkatkan kualitas lulusan sekolah
kejuruan dan
transmigrasi.
2)
Pendirian
Balai Latihan Kerja (BLK) Melalui badan latihan kerja diharapkan kualitas
tenaga kerja meningkat, demikian juga dengan program magang di perusahaan yang
disponsori pemerintah, sehingga lulusan dapat segera beradaptasi lebih cepat
dengan profesi yang akan dijalaninya.
b.
Perusahaan
Dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka perusahaan biasanya
melakukan
pelatihan dasar-dasar manajemen atau job-job trraining dan pemberian beasiswa
bagi karyawan untuk melanjutkan pendidikan.
c.
Individu
Individu bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan gizi makanan
dan
melanjutkan
pendidikan melalui jalur pendidikan formal maupun informal (kursus-kursus).
6. Sistem
upah yang barlaku di Indonesia
Upah adalah merupakan imbalan atau
balas jasa(kontra prestasi) daripengusaha kepada
karyawannya atas suatu pekerjaan
atau jasa yangdilakukan yang dinyatakan dengan uang.
Sistem pengupahan didasarkan pada tiga
fungsi upah, yaitu :
a. Mampu menjamin kehidupan yang
layak.
b. Mencerminkan hasil kerja seseorang.
c. Merupakan insentif untuk mendorong
peningkatan produktifitas kerja.
Adapun pemberian upah memiliki tiga tujuan, yaitu:
a. Menarik karyawan berbakat agar masuk ke perusahaan tersebut.
b. Mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain.
c. Memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja.
Sistem pengupahan yang baik harus memenuhi syarat:
a. Mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja
b. Sistim upah sebanding dengan perusahaan lain yang sejenis
c. Bersifat adil di perusahaan
d. Menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda
Ada tiga hal yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan upah,yaitu:
a.
Tingkat
Kebersaingan Dalam memberikan gaji kepada karyawan, sebuah perusahaan harus
melakukan
survey terhadap perusahaan sejenis dalam memberikan gaji. Dengan demikian
perusahaan tersebut dapat memperoleh karyawan yang diinginkan
b.
Struktur
Upah Struktur upah ini bisaanya dibangun berdasarkan evaluasi pekerjaan.
Evaluasi
pekerjaan
merupakan proses untuk menentukan seberapa pentingnya pekerjaan tersebut di
dalam perusahaan. Semakin penting pekerjaan tersebut akan semakin tinggi
upahnya.
c.
Performa
Karyawan Dasar pemberian bayaran berdasarkan hasil kerja atau performa
karyawan.
Jika pegawai
dapat memberikan peningkatan kerja dan keuntungan bagi perusahaan, maka pegawai
tersebut akan mendapat upah lebih dari karyawan lain.
Sistem pembayaran upah juga tergantung
pada 3 hal yaitu :
1)
Permintaan
dan Penawaran tenaga Kerja Jika penawaran lebih besar daripada
permintaannya,tingkat upah cenderung turun,begitu pula sebaliknya.Pencari kerja
adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja,sedang pemberi kerja adalah
pihak yang meminta jasa dari pencari kerja.Di Indonesia karena penawaran tenaga
kerja begitu besar,sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih
rendah dibandingkan penawarannya,tingkat upahpun menjadi turun.
2)
Kesepakatan
pemberi kerja dan Penerima kerja Pada umumnya penduduk Indonesia memiliki
posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jasa kerja yang
terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja.bahkan ada diantara mereka
yang bersedia menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi.Akan tetapi ada
kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat
upah yang tinggi,ini terkait dengan sumber daya unik yang mereka miliki.
3)
Upah
Minimum Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom,maka pemberlakuan upah
minimum regional (UMR) berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau upah
minimum kabupaten/kota.Dengan adanya peraturan baru ini provinsi-provinsi di
Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Pajak
penghasilan yang berhubungan dengan upah minimum provinsi atu upah minimum kabupaten/kota
diatur oleh peraturan pemerintah melalui PP No.5 Tahun 2003 mengenai Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar
Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
Jenis-jenis Sistem Upah Berbagai macam
bentuk upah yang ada, antara lain:
1) Upah berdasarkan waktu
Upah berdasarkan waktu terdiri dari upah per jam, per minggu, atau per
bulan. Upah ini dihitung
berdasarkan banyaknya jam kerja.
Pada upah per bulan dihitung berdasarkan periode satu bulan.
Tenaga kerja yang dibayar
berdasarkan jam, biasanya guru privat atau dosen swasta.
2) Upah berdasarkan hasil Upah
berdasarkan hasil digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan
berapa banyak yang telah
dihasilkan neraca individu atau secara kelompok. Bagian pemasaran
biasanya dibayar berdasarkan hasil.
3) Komisi Komisi merupakan bayaran
yang diterima berdasarkan presentase hasil penjualan. Bagian
pemasaran dan manajer pemasaran biasanya dibayar berdasarkan komisi dan
gaji.
4) Bonus Bonus merupakan upah tambahan
bagi karyawan disamping gaji. Bonus diberikan pada karyawan yang membantu
perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Bonus biasanya tidak sama untuk
setiap karyawan.
5) Pemberian keuntungan Beberapa
perusahaan memasukkan pembagian keuntungan pada program pensiun. Dengan
demikian, pekerja menerima keuntungan dengan bunga pada saat mereka pensiun
nanti.
Rangkuman :
a. Jumlah penduduk adalah banyaknya
penduduk yang mendiami suatu wilayah negara
b. Angkatan kerja adalah penduduk
dalam usia kerja,baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja
c. Pengangguran adalah orang yang
tidak mempunyai pekerjaan,sedang mencari pekerjaan atau sedang
mempersiapkan usaha baru
d.
Semakin
meningkat jumlah penduduk, semakin meningkat jumlah tenaga kerja dan jumlah
angkatan kerja sehingga dibutuhkan kesempatan kerja yang meningkat pula.
e.
Tiga
jenis pengangguran dilihat dari lamanya bekerja adalah pengangguran
terbuka,pengangguran
terselubung dan setengah menganggur
f.
Tujuh
jenis pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya adalah pengangguran
Konjungtur/siklis,
pengangguran
struktural, pengangguran friksional ,pengangguran musiman,pengangguran
teknologi,pengangguran deflasioner dan pengangguran sukarela.
g.
Dampak
pengangguran adalah menurunnya pendapatan nasional dan perkapita,menurunnya
penerimaan negara,menimbulkan baban psikologis,serta meningkatkan biaya sosial.
h.
Usaha
peningkatan kualitas tenaga kerja bisa dilakukan oleh pemerintah, perusahaan
dan individu.
i.
Sistem
pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga
kerja,kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja,dan Upah Minimum
Evaluasi
1.
Penduduk
yang telah memasuki usia kerja yang mencakup orang yang sudah atau sedang
bekerja ,yang sedang mencari pekerjaan lain
dan yang melakukan kegiatan lain disebut ......
2. Komala
telah lulus universitas dan melamar diberbagai perusahaan,maka Komala di
sebut.........
3. Ahmadi gagal diterima bekerja di
suatu perusahaan karena ia kurang trampil dalam mengetik sebab ia
dulu adalah seorang petani.kondisi
yang dialami Ahmadi merupakan contoh.......
4.
Faktor
penyebab terjadinya pengangguran akibat dari konjungtur yang disebut resesi
atau
depresi,sehingga banyak tenaga kerja di
rumahkan disebut...........
5.
Setidaknya
sekitar seperempat tenaga kerja surat kabar kehilangan pekerjaan, karena
penggunaan mesin cetak baru yang lebih hemat tenaga kerja. Pernyataan tersebut
yang menunjukkan sebab-sebab pengangguran adalah............
6.
Untuk
mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan mengarahkan permintaan masyarakat
terhadap barang/jasa yang tersedia. Cara tersebut digunakan untuk mengatasi
pengangguran ketrampilan tertentu kepada anggota masyarakat....
7.
Bila
pegawai bagian pemasaran mendapatkan gaji lebih banyak karena mampu menjual
melebihi target,dengan demikian pemberian gaji di dasarkan pada……
8.
Pegawai
perusahaan swasta yang menerima gaji Rp. 2000.000 perbulan.Sistem pengupahan
ini
menggunakan cara………
2. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Terangkan perbedaan antara angkatan
kerja, tenaga kerja dan kesempatan kerja !)
2. Jelaskan pengertian pengangguran
siklis dan struktural !
3.Jelaskan jenis-jenis pengangguran
menurut lamanya bekerja!
4.Jelaskan cara mengatasi pengangguran
friksional !
5. Jelaskan cara-cara peningkatan
kualitas tenaga kerja!
|
||||
|
||||
8 Persoalan
Ketenagakerjaan Menurut Didik Rachbini
Pengamat ekonomi Didik J. Rachbini coba
menyoroti masalah perburuhan dari secara lebih umum. Ada delapan pokok
permasalahan yang menurut Didik bersumbangsih terhadap kehidupan kalangan
pekerja yang masih di bawah standar. "Masalah pertama, jumlah pengangguran
terbuka menurun, namun jumlah penganggur terselubung naik," kata Didik
dalam dialog tentang masalah perburuhan di Energi Tower, SCBD, Jakarta Selatan,
Selasa (1/5/2012) sore.
Dalam data yang dimilikinya, jumlah
pengangguran terbuka mengalami penurunan pada periode 2007 - 2011 dari 10 juta
menjadi 7,7 juta. Namun, yang menjadi persoalan adalah jumlah pengangguran
terselubung pada periode yang sama justru mengalami peningkatan, dari 30, 91
juta pada 2007 menjadi 37 juta pada 2011. Pengangguran terselubung adalah orang
- orang yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata dan memiliki pendapatan
di bawah kemampuan sebenarnya. Alhasil mereka mendapatkan pendapatan yang jauh
di bawah kemampuan sebenarnya. "Jumlah orang yang terpaksa harus bekerja
di bawah 35 jam terus bertambah. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan
tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai," kata Didik.
Masalah kedua, menurut Didik,
terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pekerja di Indonesia
masih didominasi oleh mereka yang kurang terdidik. Pada tahun 2011, misalnya,
SDM Indonesia terdiri atas 49,40 persen lulusan SD, 18,87 persen lulusan SMP,
15, 61 persen lulusan SMU, dan 8,07 persen lulusan SMK.Lulusan Diploma dan
sarjana hanya mencapai 8 persen tenaga kerja Indonesia, dengan komposisi
lulusan diploma 2,89 persen dan lulusan sarjana 5,15 persen."Akibat
lanjutnya pekerja memiliki daya tawar yang lemah, tidak memiliki kemampuan
untuk berpindah kerja kalau ada ketidakadilan atau ada hal yang tidak tepat di
lingkungan kerjanya," kata Didik.
Masalah ketiga adalah jumlah
tenaga kerja di sekotr informal jauh lebih besar dibandingkan mereka yang
bekerja di sektor formal. Hal ini tak lepas dari banyaknya pekerja yang di-PHK
perusahaan. "Mereka terlempar ke sektor informal. Jumlahnya mencapai 70-an
juta," papar Didik.
Poin keempat Didik adalah masalah
lemahnya pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Tak heran bila jumlah
pengangguran terbuka di Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Banyak tenaga
kerja yang setelah di-PHK kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Demikian
pula, para lulusan dari bidang pendidikan umum kesulitan untuk menciptakan
usaha sendiri. Persoalan berikutnya adalah mengenai upah minimum yang biasanya
tidak sesuai dengan standar hidup yang layak.
Hal ini mempengaruhi persoalan
berikutnya mengenai kesejahteraan pekerja akibat upah riil buruh yang menurun.
Standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah kerap tidak sejalan dengan laju
inflasi dan tingkat kebutuhan tenaga kerja."Masalah ke delapan adalah biaya siluman lebih besar dari biaya buruh.
Itu tentang sogok-menyogok dan biaya birokrasi yg tinggi," kata Didik.
Seandainya biaya siluman dan
biaya untuk memenuhi urusan birokrasi tidak sebesar saat ini, Didik meyakini
keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa disalurkan untuk kesejahteraan
karyawannya. "Pengusaha bisa ngasih porsi yang lebih besar untuk gaji
karyawan," tandas Didik menutup uraiannya.Menurut bakal calon wakil
Gubernur DKI Jakarta yang diusung PKS masalah nasional tersebut tidak berbeda
jauh dengan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta.Karena
itu, ia bersama pasangannya Hidayat Nur Wahid, telah menyiapkan program-program
untuk mengatasi problem-problem tersebut. Dalam paparannya, Didik didampingi
praktisi masalah perburuhan Juju Purwantoro. Juju telah bergabung ke dalam tim
Didik untuk menangani bidang ketenagakerjaan dan advokasi(kompas.com )
|
Belakangan ini berbagai perusahaan
yang menggunakan jasa outsourcing kian meningkat sehingga kata outsourcing menjadi
terdengar akrab di telinga kita. Sayangnya meskipun begitu, masih banyak
diantara calon pekerja yang belum paham benar, apa sebenarnya yang dimaksud
tenaga kerja outsourcing itu sendiri.
Apa itu outsourcing?
Bila merujuk pada Undang Undang No. 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai
penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66.
Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan
kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.
Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak
berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan
jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan
tenaga pembersih atau cleaning service.Namun saat ini, penggunaan outsourcing
semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.
Dengan menggunakan tenaga kerja
outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan
makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah
perusahaan outsourcing itu sendiri.
Meski menguntungkan perusahaan, namun
sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing. Selain tak ada jenjang karier,
terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, presentase
potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan
outsourcing. Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa
besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya
memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.
Sistem
Kerja Outsourcing
Sistem perekrutan tenaga kerja
outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan
pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia
tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung.
Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke
perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya.
Dalam sistem kerja ini, perusahaan
penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan.
Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.
Karyawan outsourcing biasanya bekerja
berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan
perusahaan pengguna jasa.
Bagi anda yang berniat mencari
pekerjaan via perusahaan outsourcing, sebelum menanda tangani perjanjian kerja,
ada baiknya anda perhatikan sejumlah point berikut ini:
• Jangka waktu
perjanjian.
Pastikan perjanjian sesuai dengan masa
kerja yang ditawarkan. Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan
perusahaan penyedia jasa biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama
antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemberi kerja. Hal ini
dimaksudkan apabila perusahaan pemberi kerja hendak mengakhiri kerja samanya
dengan perusahaan penyedia jasa, maka pada waktu yang bersamaan, berakhir pula
kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan pemberi kerja.
• Jam kerja.
Peraturan tentang jam mulai bekerja
dan berakhir, dan waktu istirahat .
• Gaji dan tunjangan.
Jumlah yang akan diterima serta waktu
pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, tidak dipotong oleh perusahaan
penyedia jasa outsourcing.
• Posisi dan Tugas.
Pastikan posisi dalam perusahaan dan
apa saja tugas serta tanggung jawab anda selama bekerja di perusahan lain. •
Lokasi kerja.
Pastikan bahwa penempatan anda di
perusahaan klien sudah sesuai kesepakatan.
Penyelesaian Perselisihan dalam
Outsourcing (Alih Daya) Problematika mengenai outsourcing memang cukup
bervariasi, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan
outsourcing maupun adanya perselisihan antara karyawan outsourcing dengan
karyawan lainnya.
Menurut pasal 66 ayat 2 huruf c Undang
Undang no.13 Tahun 2003, penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggung
jawab perusahaan penyedia jasa. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan
outsourcing adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang
menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa. Tidak ada
kewenangan dari perusahaan pengguna jasa pekerja untuk melakukan penyelesaian
sengketa karena antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawan outsourcing
secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, walaupun peraturan yang dilanggar
adalah peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja (user).
Sumber:
Indonesia.
Undang Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
http://www.hrcentro.com/
http://www.portalhr.com/klinikhr/outsourcing/
http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
|
Meretas
Masalah Ketenagakerjaan
Masalah pengangguran kelompok muda diperkirakan masih
menunjukkan angka yang tinggi sekitar 19,99% atau tiga kali lipat dari total
pengangguran secara nasional. Kondisi tersebut menurut Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Armida Alisyahbana, masih
cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asean. Masalah pengangguran
atau pemenuhan tenaga kerja terjadi karena missmatch kebutuhan dunia usaha dan
ketersediaan tenaga kerja.
Meskipun relatif
tinggi, angka pengangguran terus menurun jumlahnya. Hal itu dapat dicapai
karena adanya upaya yang dilakukan pemerintah. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar optimistis, pemerintah dapat menurunkan angka
pengangguran dengan mengimplementasikan komitmen dalam bentuk usaha yang serius
dari seluruh kalangan, yakni instansi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh
komponen masyarakat untuk mengatasi penggangguran yang dilakukan secara
terencana, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.
”Implementasi
komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya
saing,” kata Muhaimin Iskandar. Upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan
kerja, diwujudkan dengan mencetuskan dan
melaksanakan, (tentunya bersama dengan dunia usaha) program Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E)I yang diperkirakan dapat menciptakan
lapangan kerja (sekitar 4,73 juta tenaga
kerja pada kegiatan utama, dan sekitar
2,55 juta tenaga kerja pada kegiatan pendukung) yang diiringi dengan upaya
untuk membenahi masalah pemenuhan penyerapan kebutuhan tenaga kerja dengan
mencanangkan strategi utama dalam MP3EI, salah satunya strategi peningkatan
kemampuan SDM.
Menurut Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana,
peningkatan kemampuan SDM dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja
indonesia yang disesuaikan dengan 6 (enam) koridor MP3EI. Selanjutnya, perlu
ada penyelarasan antara pasokan maupun permintaan tenaga kerja yang dapat
dilakukan pemerintah melalui 22 kegiatan ekonomi utama dalam Kawasan Perhatian
Investasi (KPI) di MP3EI.
Untuk menyediakan
tenaga kerja dengan kompetensi yang selaras, menurut Armida, ada 2 (dua) cara,
yaitu pertama, melalui jalur pendidikan formal,
dan kedua, melalui jalur pelatihan. “Untuk pendidikan formal, pemerintah
sudah memasukkan program pendidikan universal 12 tahun dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Pemerintah (RKAP) 2013,” ungkap
Armida.
Menurut Menteri
PPN/Kepala Bappenas, program tersebut merupakan program rintisan wajib belajar
12 tahun. Program ini merupakan program jangka panjang, yang pelaksanaannya
tergantung kesiapan daerah. Bagi daerah yang siap wajib belajar dapat
melaksanakannya, tetapi bagi daerah yang belum siap dapat didorong untuk
menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Anggota yang
membidangi bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan
kebudayaan, Rianto Subekti, menyebutkan program wajib belajar 12 tahun paling
lambat dilaksanakan pada tahun 2014,
yang diperkirakan membutuhkan anggaran (dari APBN) sebesar Rp. 46
triliun. Sependapat dengan upaya
pemerintah, James T Riady, selaku wakil Ketua KADIN mengatakan bahwa untuk
meretas masalah tenaga kerja, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
dengan menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya LP3EI Kadin,
sebagai lembaga pengkajian, menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan
kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dengan sektor pendidikan. Upaya link and
match dapat mencakup relevansi
kebijakan, kurikulum, riset teknologi, program pelatihan, dan sertifikasi,
serta penempatan terpadu. Untuk jalur pelatihan, langkah konkret pelatihan
dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan kesempatan pemagangan bagi
kalangan lulusan SMA, SMK dan sarjana. Data Kemenakertrans memperlihatkan,
dilaksanakan pemagangan dalam negeri melalui dekonsentrasi yang tersebar di 31
Provinsi sebanyak 10.000 orang tenaga kerja pada tahun 2011, dan pemagangan
luar negeri telah dilaksanakan Kemenakertrans bekerja sama dengan Internatinal
Mangement Development Organization Japan (IMM Japan) dan lembaga pelatihan
swasta dengan mengirim 2.160 orang ke Jepang. Sedangkan pada tahun 2012,
ditargetkan dapat menempatkan 12.000 orang tersebar di dalam negeri pada 27
provinsi, dan 2.500 orang peserta magang ke Jepang. Penyelenggaraan pelatihan
tidak hanya dilakukan pemerintah, namun, peran swasta, seperti Kadin diharapkan
dapat menyelenggarakan pelatihan ini, seperti kata Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dengan upaya-upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk
peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja,
diharapkan dapat meretas masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
(Keasdepan Bidang Industri, UKM,
Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian, Dari Berbagai
Sumber)sekretariat kabinet
RIhttp://www.setkab.go.id/mp3ei-4854-meretas-masalah-ketenagakerjaan-penyesuaian-kompetensi-tenaga-kerja-dengan-kebutuhan-koridor-mp3ei.html
TANGGAL 10 JULI 2012)
|
Begini
Cara Pemerintah Tekan Pengangguran
Program
magang dinilai mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
Rabu,
22 Februari 2012, 15:55 Hadi Suprapto ,Program magang dinilai mampu menyiapkan
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. (VIVAnews/Tri Saputro)
BERITA TERKAIT
Relokasi Pabrik, 500 Ribu Buruh Terancam PHK
Hatta: 2012, Bakal Terserap 400 Ribu Pekerja
Pekerja Muda RI Topang Ekonomi Hingga 2030
ILO: Dunia Perlu 600 Juta Tawaran Kerja Baru
Boediono: Banyak Balai Latihan Kerja Mubazir
VIVAnews - Pemerintah akan mendorong pola pemagangan di
perusahaan-perusahaan. Upaya itu untuk menekan angka pengangguran. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di sela Pencanangan Gerakan
Nasional Pemagangan di Cilegon, Banten, Rabu 22 Februari 2012, mengatakan,
pemagangan dinilai mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, pemagangan berperan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan
kebutuhan perusahaan atau lapangan pekerjaan. “Pemagangan di perusahaan akan
membantu pengentasan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja
Indonesia,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis.
Muhaimin mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia
memerlukan perhatian yang serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
November 2011, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus mencapai 117,4
juta orang, sedangkan jumlah penganggur sebanyak 7,7 juta orang. Tingkat
pengangguran terbuka mencapai 6,56 persen.“Perusahaan memiliki peranan yang
sangat strategis dalam menekan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan
keterampilan tenaga kerja. Salah satunya dengan melakukan pemagangan,” ujar
Muhaimin.
Pemagangan bukan hanya untuk
peningkatan kualitas tenaga kerja, tetapi juga dapat mendorong perusahaan
meningkatkan produktivitas usahanya.Bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja,
pemagangan juga membantu meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja, sehingga
tenaga kerja secara cepat terserap di pasar kerja. "Kompetensi dan
pengalaman kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas
tenaga kerja dan perusahaan," katanya.
"Pelaksanaan pemagangan
merupakan langkah konkret pemerintah melaksanakan konsep link and match, yaitu
memastikan dunia pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia kerja,
serta memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan kerja terserap sepenuhnya
dalam dunia kerja," kata dia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Sofjan Wanandi, mendukung program pemagangan. Untuk itu, dia berjanji
akan secara aktif mendorong dan menyosialisasikan program pemagangan itu ke
seluruh perusahaan, khususnya anggota Apindo.
“Kami mendorong agar perusahaan-perusahaan melaksanakan
program pemagangan, karena manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh
perusahaan,” ujar Sofjan.
Selain itu, Apindo bersama pemangku kepentingan lainnya
akan menyusun rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda-pemudi
program pengembangan kewirausahaan. “Apindo juga akan memfasilitasi akses
pekerja yang bersedia membina, melatih, dan bermitra untuk menyelenggarakan
program pemagangan perusahaan,” tuturnya. (art) http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/290431-begini-cara-pemerintah-tekan-pengangguran
|
Karir Cemerlang di Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas
Diperbaharuai terakhir May 29, 2012
Jika
anda berminat mencari pekerjaan di bidang pertambangan khususnya pertambangan
minyak mentah dan gas alam, bersiaplah untuk berkompetisi melawan ribuan
pencari kerja yang juga melamar untuk posisi/jabatan yang sama di sebuah
perusahaan tambang minyak/gas. Dan kemungkinan sebagian besar dari mereka telah
memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam industri pertambangan.
Tidak dapat disangkal, bagi pencari
kerja di Indonesia, bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan
minyak dan gas adalah impian akan masa depan yang cerah.
Apalagi Indonesia memang memiliki
banyak ladang minyak dan gas yang sudah maupun belum diekspoitasi sehingga
banyak perusahaan asing menanamkan modal mereka di negara ini. Perusahaan
pertambangan minyak dan gas dikenal sebagai perusahaan yang memberikan
gaji/kompensasi tinggi yang nantinya menjadi daya tarik menggiurkan bagi setiap
pencari kerja. Selain itu dapat bekerja di perusahaan pertambangan juga
memberikan prestise bagi pekerjanya karena mereka telah berhasil mengalahkan
ribuan pesaing.
Berdasarkan
hasil dari berbagai survey yang dilakukan di Indonesia, perusahaan pertambangan
minyak dan gas memberikan gaji yang jauh diatas rata-rata bagi para pekerja
entry level disbanding perusahaan lainnya. Di perusahaan Badan Usaha Milik
Negara yang mengelola pertambangan di Indonesia, gaji pekerja entry level
mereka bisa mencapai Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000, tergantung dengan posisi
dan kompetensi yang dimiliki pekerja. Di perusahaan asing, anda bisa mendapat
jumlah gaji yang lebih besar lagi.
Dari data salah satu situs penyedia
lowongan pekerjaan di Indonesia, terdapat 3 posisi yang paling dibutuhkan di
perusahaan pertambangan, diantaranya adalah
1. Senior
Geologist
Senior geologist bertugas untuk merencanakan mulai dari
riset, review dan menilai data geologi dan geofisika dari sebuah area tambang.
Setelai selesai merencanakan, mereka akan bekerja sama dengan tim pengeboran
untuk memulai dan melaksanakan program eksplorasi. Seorang Senior Geologist
harus mengawasi setiap aktifitas selama proses pengeboran dan eksplorasi,
mengembangkan dan menjaga model geological untuk setiap area eksplorasi.
Kualifikasi yang harus dimiliki
seorang calon pekerja yang ingin menjadi Senior Geologist adalah:
•
Memiliki gelar sarjana Geologi
•
Menguasai modeling software
•
Paling tidak berpengalaman selama 10 tahun di industri yang sama
•
Memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik
2. Health
Safety and Environment Senior Officer
Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
diciptakan untuk menjamin dan memberikan lingkungan kerja yang kondusif bagi
kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan perusahaan. Posisi ini diharuskan
meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecelakaan kerja.
Persyaratan untuk bekerja di posisi
ini adalah :
• Memiliki gelar sarjana di bidang
yang terkait dengan pertambangan, pengalaman paling tidak 5 tahun.
• Menguasai pengetahuan mendalam
mengenai perijinan, peraturan keselamatan, sistem manajemen dan audit, berbagai
jenis pelatihan dibidang keselamatan, kesehatan dan lingkungan.
• Mempunyai kemampuan untuk
menganalisa keadaan dan kebutuhan perusahaan dengan akurat, memiliki integritas
tinggi dan berkomitmen dengan keselamatan tenaga kerja.
3.
Geophysicist
Tanggung jawab seorang Geophysicist
antara lain adalah menghitung, menganalisa keadaan fisik bumi secara
keseluruhan, termasuk menentukan peralatan dan metode yang cocok dengan keadaan
keadaan bumi sebelum eksplorasi dilakukan. Posisi ini akan banyak bekerja di
lapangan dan laboratorium.
• Memiliki gelar sarjana teknik
geofisika, pengalaman minimal 3 tahun.
• Memiliki kemampuan untuk
berkomunikasi dalam menerjemahkan data yang diperoleh kepada anggota tim, klien, manajer senior dan rekannya dalam
presentasi .
• Spesialisasi tertentu sangat bisa
menjadi nilai tambahnya. Contohnya seperti menjadi seismologist (‘membaca’
gerakan bumi, gempa), tectnophysicist (mempelajari lempeng tektonik).
Sumber:
•
http://www.1-oil-job.com/oil-and-mining-jobs.html
|
Daftar negara menurut tingkat
pengangguran
Ranking berdasarkan entitas (Entitas Tingkat
pengangguran)
Ranking
berdasarkan entitas |
Entitas
|
Tingkat
pengangguran (%) |
Sumber / tanggal dari
informasi |
1
|
0.00
|
perkiraan 1996.
|
|
2
|
0.00
|
2005
|
|
3
|
0.00
|
||
4
|
0.90
|
Maret 2006 est.
|
|
5
|
1.20
|
perkiraan 2006 .
|
|
6
|
1.30
|
perkiraan 2006 .
|
|
7
|
1.30
|
September 2002
|
|
8
|
1.50
|
perkiraan Desember 2006
|
|
9
|
1.60
|
2005
|
|
10
|
1.70
|
1999
|
|
11
|
1.90
|
perkiraan 2006 .
|
|
12
|
2.00
|
perkiraan 2001 .
|
|
13
|
2.00
|
perkiraan 1992.
|
|
14
|
2.00
|
perkiraan 2006.
|
|
15
|
2.00
|
2004
|
|
16
|
2.10
|
perkiraan 2004.
|
|
17
|
2.10
|
perkiraan 2006.
|
|
18
|
2.10
|
2006
|
|
19
|
2.20
|
perkiraan 2006.
|
|
20
|
2.20
|
perkiraan 2004.
|
|
21
|
2.40
|
2001
|
|
22
|
2.40
|
perkiraan 2005.
|
|
23
|
2.50
|
perkiraan 2006.
|
|
24
|
2.50
|
2004
|
|
25
|
2.50
|
perkiraan 2000.
|
|
26
|
2.70
|
perkiraan 2006.
|
|
27
|
2.70
|
2006
|
|
28
|
2.90
|
perkiraan 2006.
|
|
29
|
3.00
|
2006
|
|
30
|
3.20
|
perkiraan 2005.
|
|
31
|
3.20
|
perkiraan 2006.
|
|
32
|
3.20
|
perkiraan 2006.
|
|
33
|
3.30
|
perkiraan Desember 2006 .
|
|
34
|
3.30
|
2005
|
|
35
|
3.30
|
perkiraan 2006.
|
|
36
|
3.50
|
perkiraan 2006.
|
|
37
|
3.50
|
perkiraan 2006.
|
|
38
|
3.60
|
1997
|
|
39
|
3.70
|
perkiraan 2006.
|
|
40
|
3.80
|
perkiraan 2006.
|
|
41
|
3.80
|
perkiraan 2006.
|
|
42
|
3.80
|
perkiraan 2006.
|
|
43
|
3.80
|
2004
|
|
44
|
3.90
|
2001
|
|
45
|
3.90
|
perkiraan 2006.
|
|
46
|
4.00
|
2006
|
|
47
|
4.10
|
perkiraan 2006.
|
|
48
|
4.10
|
2005
|
|
49
|
4.10
|
perkiraan 2006.
|
|
50
|
4.20
|
2005
|
|
51
|
4.20
|
perkiraan 2005.
|
|
52
|
4.30
|
perkiraan 2006.
|
|
53
|
4.40
|
2004
|
|
54
|
4.50
|
2006
|
|
55
|
4.50
|
1997
|
|
56
|
4.80
|
perkiraan 2006.
|
|
57
|
4.90
|
perkiraan 2006.
|
|
58
|
4.90
|
perkiraan 2006.
|
|
59
|
4.90
|
perkiraan 2006.
|
|
60
|
5.30
|
perkiraan 2006.
|
|
61
|
5.50
|
||
62
|
5.50
|
perkiraan 2006.
|
|
63
|
5.60
|
||
64
|
5.60
|
perkiraan 2006.
|
|
65
|
5.80
|
perkiraan 2006.
|
|
66
|
6.00
|
perkiraan 2006.
|
|
67
|
6.00
|
perkiraan 1998.
|
|
68
|
6.10
|
perkiraan 2006.
|
|
69
|
6.20
|
2004
|
|
70
|
6.40
|
perkiraan 2006.
|
|
71
|
6.50
|
perkiraan Desember 2006.
|
|
72
|
6.50
|
perkiraan 2006.
|
|
73
|
6.60
|
perkiraan 2006.
|
|
74
|
6.60
|
perkiraan 2006.
|
|
75
|
6.80
|
perkiraan 2006.
|
|
76
|
6.80
|
perkiraan 2005.
|
|
77
|
6.90
|
perkiraan 2005 .
|
|
78
|
7.00
|
perkiraan 2006.
|
|
79
|
7.00
|
perkiraan 2006.
|
|
80
|
7.10
|
perkiraan 2006.
|
|
81
|
7.20
|
perkiraan 2006.
|
|
82
|
7.30
|
perkiraan 2005.
|
|
83
|
7.40
|
perkiraan November 2006.
|
|
84
|
7.40
|
perkiraan 2006.
|
|
85
|
7.40
|
perkiraan 2006 .
|
|
86
|
7.60
|
perkiraan 2006.
|
|
87
|
7.60
|
perkiraan 2006
|
|
88
|
7.60
|
perkiraan Januari 2007.
|
|
89
|
7.60
|
1999
|
|
90
|
7.70
|
perkiraan 2006 .
|
|
91
|
7.80
|
perkiraan 2006 .
|
|
92
|
7.80
|
perkiraan 2006 .
|
|
93
|
7.80
|
2006
|
|
94
|
7.90
|
perkiraan 2006.
|
|
95
|
8.00
|
2002
|
|
96
|
8.00
|
perkiraan 2001 .
|
|
97
|
8.10
|
perkiraan 2006.
|
|
98
|
8.10
|
perkiraan Oktober 2006.
|
|
99
|
8.40
|
perkiraan 2006 .
|
|
—
|
8.50
|
perkiraan 2006 .
|
|
100
|
8.70
|
perkiraan Desember 2006 .
|
|
101
|
8.80
|
perkiraan 2006.
|
|
102
|
8.90
|
perkiraan October 2006 .
|
|
103
|
9.20
|
perkiraan 2006 .
|
|
104
|
9.30
|
perkiraan 2005 .
|
|
105
|
9.40
|
2006
|
|
106
|
9.40
|
perkiraan 2005.
|
|
107
|
9.40
|
perkiraan 2006 .
|
|
108
|
9.50
|
2004
|
|
109
|
9.60
|
perkiraan 2006 .
|
|
110
|
9.60
|
perkiraan 2006 .
|
|
111
|
9.60
|
perkiraan 2006 .
|
|
112
|
10.00
|
perkiraan 1997.
|
|
113
|
10.20
|
perkiraan kuarter ke 3, 2006 .
|
|
114
|
10.20
|
perkiraan 2006.
|
|
115
|
10.20
|
perkiraan 2006.
|
|
116
|
10.20
|
perkiraan 2006.
|
|
117
|
10.20
|
perkiraan 2005 .
|
|
118
|
10.30
|
perkiraan 2006.
|
|
119
|
10.30
|
1999
|
|
120
|
10.60
|
perkiraan 2006.
|
|
121
|
10.70
|
perkiraan 2003 .
|
|
122
|
10.80
|
perkiraan 2006.
|
|
123
|
11.00
|
perkiraan 2001 .
|
|
124
|
11.10
|
perkiraan 2006.
|
|
125
|
11.30
|
perkiraan 2006 .
|
|
126
|
11.40
|
perkiraan 2002 .
|
|
127
|
11.70
|
2005
|
|
128
|
12.00
|
2001
|
|
129
|
12.00
|
perkiraan 2004.
|
|
130
|
12.00
|
2002
|
|
131
|
12.50
|
2000
|
|
132
|
12.50
|
perkiraan 2005 .
|
|
133
|
12.50
|
perkiraan 2006 .
|
|
134
|
12.60
|
perkiraan 2004.
|
|
135
|
13.00
|
1998
|
|
136
|
13.00
|
perkiraan 2004 .
|
|
137
|
13.00
|
perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
|
|
138
|
13.10
|
2005
|
|
139
|
13.80
|
perkiraan September 2006 .
|
|
140
|
13.90
|
perkiraan 2006 .
|
|
141
|
14.00
|
perkiraan 1998.
|
|
142
|
14.60
|
perkiraan 2001.
|
|
143
|
14.90
|
perkiraan November 2006.
|
|
144
|
15.00
|
perkiraan 2005 .
|
|
145
|
15.00
|
perkiraan 2004 .
|
|
146
|
15.00
|
perkiraan 2007 .
|
|
147
|
15.00
|
perkiraan 2001.
|
|
148
|
15.20
|
2003
|
|
149
|
15.40
|
perkiraan 2006 .
|
|
150
|
15.70
|
perkiraan 2006.
|
|
151
|
16.00
|
perkiraan 2006.
|
|
152
|
17.00
|
perkiraan 2002.
|
|
153
|
17.10
|
2004
|
|
154
|
17.20
|
perkiraan 2006 .
|
|
155
|
18.00
|
perkiraan 2004.
|
|
156
|
18.70
|
perkiraan 2002 .
|
|
157
|
20.00
|
perkiraan 1996 .
|
|
158
|
20.00
|
perkiraan 1997.
|
|
159
|
20.00
|
perkiraan 2006.
|
|
160
|
20.00
|
perkiraan 2003.
|
|
161
|
20.00
|
perkiraan 2004.
|
|
162
|
20.30
|
2005
|
|
163
|
20.30
|
2005
|
|
164
|
21.00
|
perkiraan 2000.
|
|
165
|
21.00
|
perkiraan 1997.
|
|
166
|
21.00
|
perkiraan 1997.
|
|
167
|
22.00
|
perkiraan 2000.
|
|
168
|
23.00
|
perkiraan 2000
|
|
169
|
23.80
|
2004
|
|
170
|
25.00
|
perkiraan 2005 .
|
|
171
|
25.40
|
2005
|
|
172
|
25.50
|
perkiraan 2006.
|
|
173
|
27.70
|
2005
|
|
174
|
27.90
|
perkiraan 2006.
|
|
175
|
29.80
|
2005
|
|
176
|
30.00
|
perkiraan 2001.
|
|
177
|
30.00
|
perkiraan 1998 .
|
|
178
|
30.00
|
perkiraan 2004 .
|
|
—
|
30.00
|
perkiraan 2006.
|
|
179
|
30.90
|
perkiraan 2000.
|
|
180
|
31.60
|
perkiraan 2005 .
|
|
181
|
35.00
|
perkiraan 2003.
|
|
182
|
36.00
|
perkiraan September 2006 .
|
|
183
|
40.00
|
perkiraan 2005 .
|
|
184
|
40.00
|
perkiraan 2006.
|
|
185
|
40.00
|
perkiraan 2001.
|
|
186
|
42.00
|
perkiraan 2004 .
|
|
187
|
45.00
|
2002
|
|
188
|
45.50
|
perkiraan 31 Desember 2004 .
|
|
189
|
48.00
|
perkiraan 2001 .
|
|
190
|
50.00
|
perkiraan 2004 .
|
|
191
|
50.00
|
perkiraan 2000.
|
|
192
|
50.00
|
perkiraan 2001
|
|
193
|
60.00
|
perkiraan 2000
|
|
194
|
60.00
|
perkiraan 2004
|
|
195
|
80.00
|
perkiraan 2005
|
|
196
|
85.00
|
perkiraan 2003
|
|
197
|
90.00
|
perkiraan 2004
|
|
YUK MEMBUKA USAHA SENDIRI
Pemerintah diminta untuk serius
membenahi sektor usaha di Indonesia. Saat ini ekonomi Indonesia tanpa disadari
telah dijajah oleh asing, perbankan pun malas mengucuri kredit ke pengusaha.Ini
bakal jadi awal kehancuran ekonomi Indonesia dalam menghadapi era terbuka ASEAN
di 2015.Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(HIPMI) Raja Sapta Oktohari."Tahun 2012 adalah saatnya ekonomi Indonesia
berkonsolidasi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) di 2015. Tapi tahun
2012 kalau dibilang kiamat itu bisa menjadi awal kiamat bagi ekonomi Indonesia.
Sebab di 2013-2014 nanti, semua pihak bakal sibuk di bidang politik. Karena itu
kita harus mempersiapkan diri dari sekarang," tutur Okto.Sebagai pengusaha
muda dan pemula, Okto cukup gregetan dengan perbankan yang dinilai cari untung
sendiri dan tak mau membiayai pengusaha Indonesia. Ini yang jadi biang kerok
minimnya jumlah pengusaha di Indonesia."Perbankan sangat berperan dalam
meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sektor perbankan sangat penting
bagi munculnya pengusaha-pengusaha baru. Padahal keuntungan bank-bank di
Indonesia terbesar di Asia, tapi belum susah membiayai dunia usaha," katanya.Berulang
kali, Okto menyampaikan perbankanlah kunci sukses dunia usaha di Indonesia
sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dan perusahaan asing yang masuk di
dalam negeri.
"Saya berani jamin, investasi di Indonesia bisa ditingkatkan
apabila dunia perbankan berani investasi ke pengusaha. Berat untuk pengusaha
kalau bank tidak berani untuk investasi. Kami cuma minta turunkan bunga kredit
dan salurkan kredit, jadi dua ini saja. Harusnya bunga kredit bisa single
digit," papar Okto. Meskipun Indonesia saat ini kuat dan tak terkena
dampak krisis utang di Eropa, namun Indonesia sekarang pelan-pelan telah
ketergantungan dengan asing dan terjajah secara ekonomi. "Dulu kita 350
tahun terjajah karena kita tidak sadar telah dijajah. Saat ini pun kalau kita
tidak sadar telah terjajah, maka kita akan semakin dijajah. Kegiatan ekonomi
Indonesia sudah dikuasai orang terutama di sektor pariwisata. Kita lihat Raja
Ampat dikuasai asing. Jadi kita tidak sadar telah dikuasai asing," tukas
Okto.
Mungkin Kita masih punya banyak waktu
nggagur di luar pekerjaan utama atau mungkin Kita tidak puas dengan penghasilan
yang Kita dapatkan selama ini. Jika mulai berpikir membuka usaha sendiri itu
adalah hal yang wajar. Banyak yang menyebut bisnis itu sebagai usaha sampingan.
Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu perhatikan kalau ingin membuka usaha
sendiri
1.
Bidang Usaha. Sedikit contoh seperti bidang usaha
yang jarang atau bahkan belum ada. Misalnya Aqua. Ketika pertama kali diperkenalkan,
banyak orang ragu apakah Aqua bisa berhasil di pasaran, padahal belum pernah
sebelumnya ada pengusaha yang menjual air minum dalam botol. Nyatanya Aqua sukses besar.
2.
Lokasi. Dalam beberapa jenis bidang usaha,
lokasi memegang peranan yang cukup penting. Kita
sendirilah
yang harus menentukan lokasi mana yang tepat dalam usaha Kita.
3.
Pelanggan.
Kita sudah harus tahu terlebih dahulu tentang bagaimana cara Kita dalam
mendapatkan pembeli atau klien. Bila tak ada pembeli, tidak akan ada penjualan.
Bila tak ada penjualan, maka usaha Kita tidak cukup berhasil. Sederhana sekali.
Untuk promosinya bisa dilakukan dengan cara memasang iklan kecil di koran. Atau
memasang iklan Kita di internet. Internet terbukti merupakan media yang ampuh
dalam menjaring pembeli, walaupun mungkin tidak semuanya.
4.
Tenaga Kerja. Ada bagusnya bila Kita juga
mempekerjakan anggota keluarga Kita. Maka secara tidak langsung anggota
keluarga juga akan mempunyai rasa ikut memiliki dalam usaha tersebut. Dengan
adanya rasa memiliki dari para anggota keluarga, maka dukungan yang diberikan
kepada Kita untuk menjalankan usaha tersebut bisa makin besar.
5.
Perencanaan Keuangan. Buatlah perkiraan arus kas selama 12
bulan ke depan. Perkiraan arus kas adalah perhitungan yang menggambarkan berapa
perkiraan arus keluar masuk uang tunai dalam usaha Kita. Sama seperti modal,
maka alangkah baiknya kalau Kita memiliki perkiraan arus kas selama 12 bulan ke
depan. Dengan demikian, dalam setahun ke depan, usaha ini diharapkan tidak akan
bangkrut hanya gara-gara kehabisan
Daftar Pustaka
Ahman, Eeng.Ekonomi untuk SMA dan MA
kelas XI,Jakarta: Aryaduta 2009
Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas
XI.Jakarta:Erlangga
Departemen Pendidikan Nasional.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Mata Pelajaran
Ekonomi. Jakarta: Depdiknas. 2006
Imanuel More , kompas.com.1 mei 2012 didownload 10 juli 2012
MODUL EKONOMI
KELAS XI IPS/2011 SMA NEGERI 74 JAKARTA JL. DHARMA PUTRA XI JAKARTA SELATAN
Rudianto . Pelajaran Ekonomi untuk
SMA/MA kelas XI. Jakarta: Aryaduta.
Sukwiati. Pelajaran Ekonomi untuk SMA/MA
kelas XI. Jakarta Yudistira. 2007
Tim Kreatif, Ekonomi SMA/MA kelas
XI.Jakarta:Bailmu, 2010
Dari Wikipedia bahasa Indonesia,
ensiklopedia bebas
BAB II
PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Standar Kompetensi :
- Memahami
kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi
Kompetensi Dasar :
1.3 Mendeskripsikan tujuan
pembangunan ekonomi
1.4 Mendeskripsikan proses
pertumbuhan ekonomi
Indikator :
- Mendeskripsikan
pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi
- Mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
- Mengidentifikasi keberhasilan
dan kegagalan pembangunan ekonomi
- Mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi.
- Mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi
- Menghitung laju
pertumbuhan ekonomi
Pembangunan
ekonomi suatu negara/wilayah tidak akan terjadi manakala tidak ditunjang
pertumbuhan ekonomi, namun demikian pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya
ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
A.
PENGERTIAN Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan usaha
untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan produk domestik bruto per kapita
dengan memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dengan memperbaiki struktur
ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
B.
TUJUAN Pembangunan Ekonomi
Tujuan pembangunan ekonomi adalah
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
1. Meningkatkan persediaan dan pemerataan
kebutuhan pokok masyarakat
2. Meningkatkan taraf hidup dengan cara
meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja,
pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya, dll.
3.
Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan
sosial dengan membebaskan perbudakan,
ketergantungan dan penderitaan
C.
FAKTOR-FAKTOR yang mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
1.
Faktor-faktor
Ekonomi, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan
dan teknologi (faktor produksi)
2.
Faktor
Non-Ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan
birokrasi yang
memihak
masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat.
D.
INDIKATOR pembangunan
Ekonomi
1.
Pertumbuhan
Produk Domestik Bruto, yaitu total produksi barang dan jasa yang dihasilkan
suatu
negara dalam 1 tahun
2.
Produk
Domestik Bruto per Kapita, negara mengusahakan agar PDB per kapita naik secara
simultan (terus-menerus) seiring dengan pertumbuhan penduduk
3.
Indeks
Kualitas Hidup, merupakan merupakan indeks non-ekonomi untuk mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat (Phisical Quality of
Life Index). PQLI terdiri atas 3 indikator yaitu kematian bayi, angka harapan
hidup, tingkat ‘melek huruf’
4.
Indeks
Pembangunan Manusia, meliputi indeks gabungan dari indeks harapan hidup, indeks
pendidikan, indeks standar hidup yang
layak
E. Masalah yang dihadapi
dalam pembangunan ekonomi
1. Kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan
2. Pengangguran
3. Tingkat inflasi yang tinggi
4. Kerusakan sumber daya alam
F.
PERTUMBUHAN EKONOMI
Merupakan kenaikan pendapatan nasional
tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk atau ada tidaknya perubahan dalam
struktur ekonomi.
G.
TEORI-teori Pertumbuhan Ekonomi
1. TEORI
KLASIK
1. Teori Adam Smith
Ada 2 faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi : (a) pertumbuhan output, meliputi : sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan modal. (b) pertumbuhan penduduk, menentukan luas pasar
dan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi
2. David Ricardo
Dua faktor yang mempengaruhi, yaitu :
(a) terbatasnya luas tanah (b) pertumbuhan penduduk. Toeri ini dikenal dengan
nama The Low of Diminishing Returns. Maka untuk keluar dari kondisi semakin
menurunnya pertambahan produksi diperlukan
penambahan faktor modal dan pemanfaatan kemajuan teknologi, karena unsur
sumber daya alam sulit untuk dikembangkan.
2. TEORI
NEOKLASIK
1. Joseph A. Schumpeter, ia
berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang dilakukan
oleh para wirausahawan
2. Robert Solow, berpendapat
pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor produksi dan
tingkat kemajuan teknologi
TEORI NEOKEYNES
Dipelopori oleh Roy F. Harrod dan
Evsey D. Domar yang merupakan penyempurnaan dari teori dari John Maynard
Keynes, mereka menyebutkan adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat
dan pertumbuhan kapasitas produksi
TEORI WALT WHITMAN ROSTOW
Pembangunan ekonomi melalui 5 tahapan,
yaitu (1) masyarakat tradisional (2) Prakondisi untuk lepas landas (3) Lepas
landas (4) menuju kedewasaan (5) Era konsumsi tinggi
TEORI KARL BUCHER
Perkembangan ekonomi melalui 4 tahapan
, yaitu (1) Produksi untuk kebutuhan sendiri [rumah tangga rumah tangga
tertutup] (2) Perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk [rumah tangga
kota] (3) Perekonomian nasional [rumah
tangga negara] dan (4) Perdagangan antar negara [rumah tangga dunia]
H.
CARA MENGHITUNG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Perekonomian suatu negara mengalami
pertumbuhan manakala jumlah produknya meningkat. Nilai total dari produk
nasional dalam 1 tahun tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB)
Laju
PertumuhaN Ekonomi tahun (t) merupakan hasil dari (PDB tahun t-1 dikurangi PDB
tahun t) dibagi PDB tahun t dikalikan 100%
MILLENIUM DEVELOPMENT
GOALS (MDGs)
Pada September 2000, Pemerintah
Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, menghadiri Pertemuan Puncak
Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium yang terdiri 8
tujuan pembangunan pada tahun 2015, yaitu :
1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan
yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persamaan jender
dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap
HIV/AIDS,malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan
hidup
8. Mengembangkan kemitraan global
untuk pembangunan
I.
PERBEDAAN PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi
- Merupakan
proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.
- Tidak
memperhatikan pemerataan pendapatan.
- Tidak
memperhatikan pertambahan penduduk
- Belum
tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Pertumbuhan
ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi
- Setiap
input dapat menghasilkan output yang lebih banyak
Pembangunan ekonomi
- Merupakan
proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha
meningkatkan produk per kapita.
- Memperhatikan
pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- Memperhatikan
pertambahan penduduk.
- Meningkatkan
taraf hidup masyarakat.
- Pembangunan
ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.
- Setiap
input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan
– perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik.
|
|||
|
|||
PERTUMBUHAN EKONOMI: Pencapaian Target
6,5% Dinilai Sulit
Lavinda
Jum'at, 03 Agustus 2012 | 17:49 WIB
JAKARTA: Pemerintah mengakui
pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah tahun ini sebesar 6,5%
cukup sulit dilakukan di tengah krisis ekonomi global.Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan pelemahan
perekonomian dunia berimbas pada kinerja perdagangan internasional Indonesia.
Selanjutnya, tentu ikut mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Memang harus diakui dengan situasi
perekonomian dunia sekarang ini memang berat [mencapai pertumbuhan ekonomi],”
ujarnya hari ini, Jumat(3/8/2012).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan hingga US$1,33 miliar pada Juni
2012. Dua bulan sebelumnya, neraca perdagangan juga dilaporkan defisit, yakni
Mei sebesar US$490 juta dan April sebanyak US$640 juta.
Dia menggambarkan melesunya
perekonomian global terlihat dari sejumlah negara berkembang utama yang
merevisi turun target pertumbuhannya, seperti China dan India. Dia berharap
kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini masih berada di atas
kisaran 6%. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun
ini hanya sebesar 6,3%, lebih rendah dari target tahunan pemerintah yang
mencapai 6,5%.
Adapun Produk Domestik Bruto atas
dasar harga berlaku pada kuartal I/2012 mencapai Rp1.972 triliun, sedangkan PDB
atas dasar harga konstan 2.000 mencapai Rp
632,8 triliun.Untuk mempertahankan laju pertumbuhan, tuturnya,
masyarakat perlu menjaga momentum peningkatan konsumsi domestik.
Pada tahap lanjutan, tambahnya,
kompensasi lain pertumbuhan yakni pada komponen investasi dalam Pembentukkan
Modal Tetap Bruto (PMTB). Dia mengklaim tren pertumbuhan investasi menunjukkan
angka yang positif, baik dari penanaman modal asing maupun investasi dalam
negeri.
Dari sisi belanja, pemerintah mengaku
akan berfokus melakukan penajaman program Kementerian/Lembaga (K/L) agar
penggunaan fiskal lebih efektif. Armida mencontohkan kebijakan penajaman
program salah satunya terkait penciptaan kesempatan kerja.
“Kita akan mempertajam program 17 K/L
yang terkait ketenagakerjaan seperti program pelatihan magang, agar lebih
sinkron dan dampaknya signifikan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya akan
mensinergikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, dibantu dengan Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) terbaru.(sut) http://www.bisnis.com/articles/pertumbuhan-ekonomi-pencapaian-target-6-5-percent-dinilai-sulit
|
PERTUMBUHAN EKONOMI: Program Produktif
Dipertajam
Lavinda
Senin, 30 Juli 2012 | 19:15 WIB
JAKARTA: Optimalisasi belanja
pemerintah melalui penajaman program produktif ditargetkan mampu menambah
realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% pada tahun ini.Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan pemerintah
terus mencari peluang meningkatkan kualitas dan kuantitas penyerapan agar bisa
berkontribusi terhadap pertumbuhan lebih besar.
“Persentase penyerapan [belanja pemerintah]
lebih tinggi dari tahun sebelumnya 90% ke 95%, maka pertumbuhan bisa meningkat
0,2%,” katanya di Jakarta, Senin(30/7/2012).Dia mengaku tengah berfokus pada
penajaman belanja pemerintah pada sektor yang produktif. Artinya, mengutamakan
program yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja guna menimbulkan dampak
ekonomi berlapis.
“Program dan pagunya sama, tapi ada
penajaman di target pertumbuhan, misalkan program training, capacity building,
atau kelompok pengangguran,” jelasnya.Jika sebelumnya lebih berfokus melakukan
efisiensi belanja melalui penghematan alokasi dana perjalanan dinas,
ungkapnya,kini pemerintah melakukan upaya efektifitas belanja guna mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Selama ini, tuturnya, belum ada
sinkronisasi program produktif di antara Kementerian/Lembaga (K/L). untuk itu,
upaya penajaman program akan segera dilakukan melalui koordinasi Kementerian
PPN/Bappenas dan 17 kementerian terkait.Selain penajaman program, lanjutnya,
pemerintah juga berupa mengoptimalkan penyerapan belanja pemerintah secara
merata per periode. Persoalan administratif seluruh kegiatan K/L juga akan
dibenahi agar tercapai efisiensi baik waktu maupun biaya.
Selama ini, ucapnya, pertumbuhan
ekonomi memang lebih besar ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi. Namun
pemerintah tetap ingin menambah kontribusi terhadap pertumbuhan melalui
pengeluaran pemerintah.
Perpres 54
Revisi Peraturan Presiden (Perpres)
No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan dapat
mendorong optimalisasi belanja pemerintah.Armida menambahkan revisi Perpres
bertujuan menghapus bottlenecking atau kendala proses pengadaan barang dan
jasa. Selain itu, menghilangkan atau mengubah peraturan yang dianggap
multitafsir.
Dia berharap seluruh K/L juga
menyiapkan rencana pengadaan barang dan jasa selama satu tahun secara matang.
Sampai saat ini, usulan revisi Perpres telah ditandatangani menteri terkait,
yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Koordinator Perekonomia Hatta Rajasa, dan
Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo. Saat ini, draf aturan masih di tangan
presiden dan belum juga diparaf.(msb)
|
PERTUMBUHAN EKONOMI: Pemerintah Pilih Target Konservatif
Ana Noviani
Jum'at, 03 Agustus 2012 | 18:37 WIB
JAKARTA: Mencermati perkembangan ekonomi global, pemerintah enggan mematok
target pertumbuhan ekonomi yang terlampau optimistis. Dari kisaran 6,8%-7,2%
yang disepakati bersama DPR, tingkat 6,8% dianggap sebagai level dapat dicapai
pada 2013. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan gejolak
ekonomi global, khususnya pelemahan Eropa diproyeksi akan terjadi dalam waktu
yang panjang. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan langkah antisipatif agar
tidak terjebak dalam gonjang-ganjing perkembangan ekonomi dunia.
Hal tersebut diungkapkan Mahendra menanggapi langkah Bank Sentral Eropa
(ECB) yang memutuskan untuk menjaga suku bunga acuannya tetap rendah di tingkat
0,75% dan suku bunga deposito tetap nol. Langkah ini ditempuh ECB untuk
mengatasi krisis utang Eropa yang telah mengancam perekonomian Spanyol dan
Italia dan kesatuan zona euro. "Kita lihat dengan perkembangan itu
mungkin lebih pas-nya 6,8% [target pertumbuhan ekonomi 2013]. Ini antisipasi
yang pas daripada berharap-harap cemas mengenai perkembangan di tempat lain dan
mematok angka yang terlalu tinggi, kemudian tidak ter-deliver," tuturnya
hari ini, Jumat (3/8/2012).
Menurutnya, konsumsi dan investasi menjadi motor penggerak utama ekonomi
Indonesia pada 2013. Pada 2013, pemerintah memproyeksikan konsumsi rumah tangga
tumbuh pada kisaran 4,8%-5,2%, konsumsi pemerintah tumbuh 6,7%-7,1%, sedangkan
investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh 11,9%-12,3%."Ditopang
investasi dan konsumsi dalam negeri yang sangat kuat," ujarnya.
Penurunan nilai ekspor, ditanggapi Mahendra sebagai konsekuensi pelemahan
harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit berturut-turut dalam
3 bulan terakhir. Pada April defisit ekspor-impor tercatat sebesar US$764,7
juta, Mei US$485,9 juta, dan Juni US$1,32 miliar. Dengan nilai kumulatif ekspor
semester I (Januari-Jun) sebesar US$96,88 miliar, dan impor US$96,41
miliar.
Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro
menungkapkan kemungkinan target ekspor US$200 miliar tahun ini tidak akan
tercapai. Bahkan, defisit neraca perdagangan bulanan bisa terjadi hingga akhir
tahun. "Kita mau apa, kita bukan negara yang bisa lepas dari krisis
global. Sekali lagi, karena impornya tinggi berupa barang modal dan
barang baku. Itu masih positif kok nuansanya, kalau yang naik itu impor barang
konsumsi itu baru kita warning," ujarnya.
Pada 2013, pemerintah memproyeksikan ekspor tumbuh pada kisaran
11,7%-12,1%, sedangkan impor 13,5%-13,9%. Adapun tahun ini ekspor diharapkan
dapat tumbuh 9,9%.
Menurutnya, pemerintah tetap waspada dan berharap neraca modal dan
finansial dapat mengompensasi defisit neraca perdagangan, sehingga keseimbangan
neraca pembayaran Indonesia (NPI) tidak terganggu. (sut)
|
PERTUMBUHAN EKONOMI: Kuartal II/2012
Tumbuh Lebih Lambat
Demis Rizky Gosta
Minggu, 05 Agustus 2012
| 18:34 WIB
JAKARTA: Ekonomi Indonesia pada
kuartal II/2012 diperkirakan tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan kuartal
sebelumnya yang sebesar 6,3%.Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Destry
Damayanti mengatakan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2012 melambat
akibat penurunan konsumsi dan tekanan pada ekspor.
Konsumsi domestik diproyeksikan turun
karena pemberlakuan aturan baru Bank Indonesia tentang kredit pemilikan rumah
dan kredit kendaraan bermotor pada kuartal II/2012 yang mulai berlaku pada
pertengahan Juni.BI memberlakukan loan to value ratio 70% untuk rumah berluas
lebih dari 70 meter per segi yang mengharuskan batas uang muka minimal 30%.
Untuk kendaraan motor, BI menetapkan uang
muka minimal 30% bagi kredit mobil pribadi, 25% bagi kredit sepeda motor dan
20% bagi kredit kendaraan niaga. Implementasi aturan tersebut telah menekan
penjualan sepeda motor menjadi hanya 85% dari rata-rata penjualan bulanan pada
Januari—Mei.
Selain itu, Destry menjelaskan laju
konsumsi terhambat oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi pada
kuartal II/2012 yang lebih tinggi dari kuartal I/2012.“Faktor kedua [yang
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi kuartal II/2012] adalah ekspor, ekspor
tumbuh lebih lambat sementara impor tetap tumbuh,” katanya, Jumat (3/8/2012).
Dia memaparkan penurunan nilai ekspor
tersebut disebabkan oleh pelemahan harga komoditas akibat penurunan permintaan
di negara-negara ekonomi maju.Namun, Destry menegaskan pertumbuhan pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) masih bisa menopang pertumbuhan PDB Indonesia di atas
6% pada periode tersebut.
Dia memperkirakan PMTB pada kuartal
II/2012 masih bisa tumbuh di atas 2 digit atau lebih dari 10%.
“Investasi masih akan jadi primadona. Ini
antara lain bisa ditunjukkan oleh kredit investasi yang naik tinggi,” jelas
Destry.Data BI menyatakan penyaluran kredit investasi dan modal kerja sepanjag
Januari—Mei 2012 masih-masing tumbuh sekitar 29% dari Januari—Mei 2011.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari
pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada periode yang sama yang meningkat
26,21%.Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didik Rachbini memperkirakan ekonomi pada
kuartal II/2012 tumbuh pada kisaran 6,2—6,3%.
“Saya kira masih akan sama seperti
kuartal sebelumnya, kalau turun juga tidak akan jauh berbeda,” katanya.Dia
menjelaskan realisasi investasi dan konsumsi domestik masih akan menjadi
penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2012 untuk mengimbangi
penurunan kinerja ekspor.
“Impor barang modal yang tinggi
menunjukkan investasi belum terganggu, ingat bahwa kita tidak menghasilkan
mesin yang mengindikasikan proksi [impor barang modal] pada investasi tinggi,”
kata Didiek.
BAB III
APBN DAN APBD
Standar Kompetensi :
- Memahami APBN dan APBD
Kompetensi Dasar :
2.1 Menjelaskan pengertian,
fungsi, tujuan APBN dan APBD
|
2.2 Mengidentifikasi
sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
|
2.3 Mendeskripsikan
kebijakan pemerintah di bidang fiskal
|
2.4 Mengidentifikasi
jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah
|
Indikator :
1. Mendeskripsikan pengertian pajak dan fungsinya
2. Mengidentifikasi
pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai sumber pendapatan negara dan daerah.
3. Menghitung
pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.
|
4. Menunjukan
jenis pembelanjaan pemerintah pusat dan daerah.
5. Mendeskripsikan
kebijakan anggaran
|
Untuk
mengatur kegiatan perekonomian nasional, suatu negara harus membuat anggaran
pendapatan dan belanja, begitu pula dengan Indonesia. Berikut ini akan
diuraikan mengenai pengertian APBN, pengertian APBD, fungsi APBN, tujuan APBN
dan APBD, proses penyusunan APBD.
A. Pengertian APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara)
Pengertian
APBN adalah : Suatu
daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis
pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember), yang
ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Pengertian APBD adalah : rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan
dan fungsi APBN.
B.
Fungsi APBN :
Fungsi APBN jika ditinjau dari
kebijakan fiskal :
a) fungsi alokasi.
APBN dapat digunakan untuk mengatur
alokasi dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja untuk
pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik, serta pembiayaan pembangunan
lainnya.
b) Fungsi Distribusi.
bertujuan untuk menciptakan pemerataan
atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial maupun sektoral. APBN
selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk subsidi, bea siswa, dan dana pensiun. Subsidi, bea siswa, dan dana
pensiun merupakan bentuk dari transfer payment. Transfer payment adalah
pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain.
c) Fungsi Stabilitas. APBN merupakan
salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian negara di bidang
fiskal. Misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka
pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada
keadaan normal.
Fungsi APBN jika
ditinjau dari sisi manajemen :
- pedoman bagi pemerintah untuk
melakukan tugasnya pada periode mendatang.
- alat kontrol masyarakat terhadap
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
- untuk menilai seberapa jauh
pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan
program-program yang direncanakan.
C.
Tujuan APBN :
sebagai pedoman penerimaan dan
pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan
produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk
mencapai kemakmuran masyarakat.
APBN/ APBD memang dirancang oleh pemerintah,
namun harus mendapat persetujuan DPR.
D. Proses penyusunan
APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb :
1.
Proses yang terjadi di Eksekutif
Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris
Daerah yang
bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD,
sedangkan proses
penyusunan belanja rutin disusun
oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan
dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun
oleh Bappeda (bagian penyusunan
program dan bagian keuangan).
2. Proses di legislatif
Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib
DPRD yang bersangkutan.
Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara
bukan pajak, serta
penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar
negeri.
E. Jenis-jenis sumber
pendapatan negara (pemerintah pusat) :
I. Penerimaan dalam
negeri
1. Penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak
dalam negeri
dan pajak perdagangan internasional.
(a) Pajak dalam negeri. Terdiri atas :
- pajak penghasilan
- pajak pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas
barang mewah
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan
(BPHTB),cukai, serta pajak
lainnya.
(b) Pajak perdagangan internasional.
Terdiri atas :
- bea masuk
- pajak/ pungutan ekspor
2. Penerimaan Bukan Pajak
(a) Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas: migas (minyak bumi
dan gas alam, nonmigas
(pertambangan umum, kehutanan,
perikanan, dsb),
(b) laba Badan Usaha Milik Negera (BUMN)
(c) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.
II. Hibah.
Hibah adalah semua penerimaan negara
yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan
pemerintah luar negeri.
Jenis-jenis sumber penerimaan
pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.
1. Pendapatan daerah merupakan hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun bersangkutan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu :
1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Dana Perimbangan;
3) Pinjaman Daerah;
4) Lain-lain Penerimaan yang sah;
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sumber-sumber PAD ;
a.
Pajak
daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah
ada dua yaitu ;
- Pajak
daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi: pajak kendaraan
bermotor dan kendaraan di
atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
pajak bahan bakar
kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan.
- Pajak
daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: pajak hotel,
pajak restoran, pajak
hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan
C, dan
pajak parkir.
b. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan
pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang
ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang
diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau
badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum
maupun yang diberikan oleh pemerintah.
c. Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain PAD yang
sah meliputi: hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun
bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa oleh daerah.
F.
Dana Perimbangan
adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
a. dana bagi hasil, yaitu dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
b. dana alokasi umum, yaitu dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
c. dana alokasi khusus, yaitu dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
G.
Pinjaman Daerah
adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat
bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali,
tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
H.
Lain-lain pendapatan daerah
bertujuan memberi peluang kepada
daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana
perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah dan
dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah
negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah
maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar
biasa, dan atau krisis solvabilitas.
II.
Pembiayaan.
Meliputi : Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana
Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
I. Kebijakan fiskal
Untuk mengatur kegiatan perekonomian
negara, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu berupa
kebijakan fiskal. Simak materi berikut tentang : jenis atau macam-macam
kebijakan fiskal, contoh kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah.
Pengertian
kebijakan fiskal :
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dilakukan dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan
untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi,
serta keadilan dalam distribusi pendapatan.
Kebijakan fiskal pada intinya adalah
kebijakan dalam hal pengaturan anggaran keuangan negara, karena itu, biasanya
juga disebut kebijakan anggaran. Anggaran keuangan dapat berupa anggaran
penerimaan dan anggaran pengeluaran (belanja), dan dituangkan dalam APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Contoh kebijakan fiskal yang
dikeluarkan pemerintah :
- Kebijakan tentang penghasilan tidak
kenal pajak yang dinaikkan 10% pada awal Januari yang tertuang
dalam PP/UU APBN 2006 (pajak ditanggung pemerintah).
- Subsidi BBM dan listrik
Karena kebijakan fiskal ditujukan
untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian negara secara keseluruhan, maka
kajiannya haruslah dilihat secara makro (ekonomi makro).
Macam-macam
kebijakan fiskal :
a) Anggaran belanja berimbang.
Cara yang dilakukan ialah dengan
menyesuaikan anggaran dengan keadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran
berimbang dalam jangka panjang. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi maka
digunakan anggaran defisit sedangkan dalam masa inflasi digunakan anggaran
surplus.
b) Anggaran pembiayaan fungsional.
Sektor pajak dan pengeluaran
pemerintah menjadi hal yang terpisah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak
bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk
mengatur pengeluaran pihak swasta. Sebagai ganti pajak, kebijakan yang dipakai
berupa pinjaman yang dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat
pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.
c) Kebijakan Pengelolaan Anggaran.
Hubungan langsung antara pengeluaran
pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan
ekonomi.
d) Kebijakan Stabilitas Anggaran
Otomatis.
Pengeluaran pemerintah akan ditentukan
berdasarkan atas perkiraan manfaat dan
biaya relatif dari berbagai macam
program dan pajak, sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja
penuh.
|
W
A W A S A N
Di Indonesia saat ini telah memasuki
era otonomi dimana pada era otonomi setiap daerah berhak dan berkewajiban
mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian setiap pemerintah daerah
menyusun anggaran pendapatan dan belanjanya sendiri yang dikenal dengan APBD.
Sebagaimana APBN, APBD merupakan suatu rencana keuangan daerah dalam satu tahun
yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut yang disusun
secara sistematis guna mewujudkan masyarakat yang kesejahteraan di segala
bidang.
STRUKTUR APBD
Secara prinsip struktur APBD sama
dengan APBN tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Secara umum
komponen APBD meliputi :
Pendapatan Daerah, penerimaan keuangan
daerah melalui kas daerah selama 1 tahun
Belanja Daerah, pengeluaran daerah
dalam 1 tahun
Pembiayaan, keuangan untuk menutup
dafisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran
TAHAPAN MENYUSUN APBD
Pemerintah Daerah menyusun RABPD
RAPBD diajukan ke DPRD untuk dibahas
bersama pemerintah yang diwakili oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan
Sekretaris Daerah, BAPPEDA dan pihak lain yang terkait. Anggota DPRD yang
membahas RAPBD adalah Panitia Anggaran yang terdiri dari beberapa fraksi di
DPRD.
RABPD yang disetujui disahkan menjadi
APBD melalui Peraturan Daerah.
SUMBER PENERIMAAN DAERAH, terdiri atas
:
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), meliputi
:
Pajak Daerah, seperti : pajak hotel,
restoran, hiburan, kendaraan bermotor
Retribusi, seperti : parkir,
kebersihan, izin usaha, jasa pariwisata, pasar, terminal
Laba BUMD dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah, seperti : dividen, laba dan penjualan saham milik daerah
2. DANA PERIMBANGAN, yaitu dana yang
dialokasikan ke daerah untuk pembiayaan keperluan daerah, seperti untuk : DAU
(Dana Alokasi Umum), Dana Bagi Hasil, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dana
kontijensi.
3. PINJAMAN DAERAH, bisa bersumber
dari pinjaman dalam negeri, luar negeri
4. PENDAPATAN Sumber lain yang sah,
seperti penjualan aset tetap daerah, jasa giro
PENGELUARAN/BELANJA DAERAH
BELANJA ADMINISTRASI UMUM, merupakan
belanja rutin yang tidak langsung menambah aset tetap
BELANJA OPERASIONAL dan PEMELIHARAAN,
pengeluaran yang tidak menambah aset karena bersifat biaya kegiatan langsung
BELANJA MODAL, digunakan untuk membeli
aset tetap
BELANJA BAGI HASIL dan BANTUAN
KEUANGAN, pngeluaran yang berupa bagi hasil dari pendapatan daerah dengan
pemerintah di atasnya serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan
BELANJA TIDAK DISANGKA, pengeluaran
yang dikeluarkan karena kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga
BELANJA BAGI HASIL PENDAPATAN,
pengeluaran ke desa yang berasal dari pendapatan bukan pajak.
Daftar Pustaka
Ahman, Eeng.Ekonomi untuk SMA dan MA
kelas XI,Jakarta: Aryaduta 2009
Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas
XI.Jakarta:Erlangga
Departemen Pendidikan Nasional.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Mata Pelajaran
Ekonomi. Jakarta: Depdiknas. 2006
Imanuel More , kompas.com.1 mei 2012 didownload 10 juli 2012
MODUL EKONOMI
KELAS XI IPS/2011 SMA NEGERI 74 JAKARTA JL. DHARMA PUTRA XI JAKARTA SELATAN
Rudianto . Pelajaran Ekonomi untuk
SMA/MA kelas XI. Jakarta: Aryaduta.
Sukwiati. Pelajaran Ekonomi untuk
SMA/MA kelas XI. Jakarta Yudistira. 2007
Tim Kreatif, Ekonomi SMA/MA kelas XI.Jakarta:Bailmu,
2010
Dari Wikipedia bahasa Indonesia,
ensiklopedia bebas
PEMBANGUNAN EKONOMI Drs. Puji
Suharjoko at 10:14 am under Materi Ekonomi Klas
XIhttp://www.babejoko.web.id/category/modul-soal
Saya adalah Widya Okta dari SURABAYA, saya ingin memberi kesaksian tentang karya bagus Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan sebagian lain dari kata tersebut, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara.
BalasHapusApakah mereka mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman yang curang di sini di internet, tapi mereka tetap asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.
Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya yang saya jelaskan situasi saya, kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang andal yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM dengan tarif rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
Jika Anda memerlukan bantuan dalam melakukan proses pinjaman, Anda juga bisa menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sesuai kesepakatan dengan perusahaan pinjaman.
Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.
terima kasih
BalasHapus