Blog Archive

Rabu, 02 Desember 2015






M  O  D  U  L
MATA PELAJARAN EKONOMI
KELAS XI IPS  SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013




































Penyusun:

WIDIA MURNIASIH
NIP. 19731017 199803 2 006














PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 DRINGU
Jalan  Yos Sudarso Pabean  Telp / Fax (0335) 420309 Dringu  Probolinggo
 










LEMBAR DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN



MODUL
" MATA PELAJARAN EKONOMI "
KELAS XI IPS  SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013




Ditulis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Belajar  Ekonomi siswa-siswi SMAN 1 DRINGU



Didokumetasikan pada Perpustakaan SMAN 1 DRINGU Kabupaten Probolinggo




                                                                                          Probolinggo,  1  Juli  2012
Mengetahui                              
Kepala SMA Negeri 1 Dringu                                                                     Penanggung Jawab Perpustakaan ,


ADIN BUDI SATRIYO, S.Pd                                                                      TUTUT ASTUTI, S.Pd
NIP. 19651110 198901 1 005                                                                       NIP.19670828 199003 2 006







iii


LEMBAR PENGESAHAN



Modul Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Semester Ganjil ini telah di setujui penggunaannya oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Dringu Kabupaten Probolinggo pada tanggal  1  Juli 2012, sebagai salah satu bahan ajar penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.





\


                                                                                                                        Probolinggo,  1  Juli  2012
Mengetahui                                                                              
Kepala SMA Negeri 1 Dringu                                                                              Penyusun,


ADIN BUDI SATRIYO, S.Pd                                                                              WIDIA MURNIASIH
NIP. 19651110 198901 1 005                                                                              NIP.19731017 199803 2 006










ii






KATA PENGANTAR





Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Modul Ekonomi SMA kelas XI IPS   cetakan pertama semester Ganjil dengan lancar.
Modul ini kami susun dalam rangka pengembangan profesionalisme guru, terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Dringu  Kabupaten Probolinggo.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan modul ini masih jauh dari sempurna. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena iu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga dapat menjadikan modul ini lebih baik.
Akhirnya penulis berharap agar modul Ekonomi bentuk SMA ini dapat berguna bagi guru maupun siswa dalam pembelajaran.

                                                                                                                        Penyusun

































BAB I
KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN
Standar Kompetensi  :
1.    Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi

     Kompetensi Dasar :
     1.1  Mengklasifikasi ketenagakerjaan
     1.2  Mendeskripsikan pengangguran

     Indikator  :
  1. Menjelaskan pengertian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja.
  2. Mendeskripsikan pengangguran.
  3. Mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya.
  4. Mengidentifikasi dampak pengangguran terhadap pembengunan nasional
  5. Mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran
  6. Mengidentifikasi upaya peningkatan mutu tenaga kerja
  7. Mengidentifikasi macam-macam sistem upah yang berlaku di Indonesia

 1. Pengertian dan hubungan jumlah penduduk, angkatan kerja dan kesempatan kerja
     a. Pengertian Jumlah Penduduk
         Penduduk adalah semua orang yang mendiami atau berdomisili di suatu wilayah Negara.
         Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara.

b. Pengertian Angkatan Kerja
    adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk
    terlibat dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri atas
    penduduk yang sudah menghasilkan barang atau jasa dan sebagian lagi tergolong siap bekerja
    serta sedang berusaha mencari pekerjaan.

c. Pengertian Bukan Angkatan Kerja
    adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun tidak berusaha terlibat dalam kegiatan
    produktif. Yang termasuk golongan ini adalah pelajar, ibu rumah tangga dan mahasiswa.

    d. Pengertian Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk
        dalam usia kerja (15-64 tahun), baik yang bekerja maupun yang aktif mencari kerja yang masih
        ingin dan mampu melakukan pekerjaan. Bukan tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang
        tidak termasuk kategori usia kerja (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

    e. Pengertian Kesempatan Kerja
        Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat,baik yang telah
        ditempati(employment) maupun lapangan kerja yang masih kosong (vacancy) Agar lebih jelas
        hubungan antara penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja.

2.    Pengangguran (Unemployment), Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan
        pekerjaan atau tidak bekerja atau sedang mempersiapkan usaha baru. Secara garis besar
        pengangguran dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu menurut lama kerja dan
        menurut penyebabnya.

a.    Jenis Pengangguran Menurut Lamanya Berdasarkan lamanya waktu kerja, pengangguran bisa
    dikelompokan sebagai berikut:
1)  Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)
         Pengangguran terbuka (open unemployment) terjadi bila tenaga kerja benar-benar tidak
         Memiliki pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan oleh sempitnya lapangan kerja, lapangan
         kerja yang ada tidak cocok dengan latar belakang pendidikan atau memang tidak mau
         bekerja.
2)  Setengah Menganggur (Under Unemployment)
         Setengah menganggur terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum. Karena
         ketiadaan pekerjaan atau tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Contoh:
         seorang petani setelah musim tanam tidak bekerja secara optimum.
3)  Pengangguran Terselubung (Dissguised Unemployment)
   Pengangguran terselubung terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum karena tidak
   memperoleh sesuai bakat dan kemampuannya.

         b. Jenis Pengangguran Menurut Penyebabnya
Berdasarkan sebab-sebabnya, pengangguran bisa digolongkan:
1)    Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)
Pengangguran ini muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, misalnya dari struktur agraris berubah menjadi industri. Sehingga banyak tenaga kerja yang tidak dapat memenuhi syarat yang diminta perusahaan.
2)    Pengangguran Konjungtural (Cyclical Unemployment)
Pengangguran ini disebut juga involuntary unemployment. Pengangguran ini terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa terutama pada saat depresi ekonomi sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja.
3)    Pengangguran Musiman (Seasional Unemployment)
Pengangguran ini terjadi karena pergantian musim sehingga mempengaruhi jumlah pekerjaan yang terjadi di beberapa industri. Contoh: pada sektor pertanian
4)    Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)
Pengangguran friksional adalah pengangguran temporer yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi. Pengangguran ini disebabkan seseorang tidak langsung menemukan pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan lainnya
5)    Pengangguran Sukarela (Voluntary Unemployment)
Pengangguran ini terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja, karena mungkin sudah cukup dengan kekayaan yang dimilikinya / karena cacat fisik.
6)    Pengangguran Teknologi Pengangguran teknologi disebabkan karena kemajuan teknologi
 yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.

3.        Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional Pengangguran berdampak besar
  terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional
  dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator- indikator berikut ini :
a)    Pendapatan Nasional dan Pendapatan perkapita Upah merupakan salah satu komponen
                    dalam penghitungan pendapatan nasional.Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi
      maka nilai komponen upah akan semakin kecil.Dengan demikian nilai pendapatan
      nasionalpun akan semakin kecil. Pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional dibagi
      jumlah penduduk.Oleh karena itu nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akibat
      pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan perkapita.
b)    Penerimaan Negara Salah satu sumber penerimaan Negara adalah pajak, khususnya pajak
penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan atas orang- orang yang memiliki pekerjaaan.Apabila tingkat pengangguran meningkat maka jumlah orang yang akan membayar pajak penghasilan berkurang. Akaibatnya penerimaan negarapun berkurang.
c)    Beban Psikologis Semakin lama seseorang menganggur,semakin besar beban psikologis
yang harus ditanggung.Secara psikologis orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan,sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.Dampak psikologis ini mempunyai efek domino dimana secara social ,orang menganggur akan merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum jelas.
d)    Biaya Sosial Dengan semakin besarnya jumlah penganggur,semakin besar pula biaya yang
harus dikeluarkan.Biaya social ini mencakup biaya atas tugas-tugas medis,biaya keamanan dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan.

4.   Cara mengatasi pengangguran pengangguran. Diperlukan cara yang berbeda untuk mengatasi
          berbagai jenis pengangguran.
a)    Cara Mengatasi Pengangguran Friksional Pengangguran ini bersifat sementara. Cara
mengatasinya adalah dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawarantenaga kerja sehingga proses pelamaran,seleksi dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat.
b)    Cara Mengatasi Pengangguran Konjungtural Pengangguran ini terjadi karena resesi ekonomi.
Cara mengatasinya adalah:
(1). Meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ramai dan akan meningkatkan jumlah
      permintaan. Dengan demikian, perusahaan harus meningkatkan produksi dengan
      menambah tenaga kerjanya.
(2).Mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga para investor lebih suka
      menginvestasikan uangnya dalam bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang
      lebih besar.
c)    Cara Mengatasi Pengangguran Struktural Pengangguran ini disebabkan perubahan struktur
ekonomi dari agraris ke industri. Maka cara mengatasi pengangguran ini adalah:
(1)  Menyediakan lapangan kerja untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi
lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi.
(2) Pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan
(3) Menarik investor baru

          d) Cara Mengatasi Pengangguran Musiman Pengangguran musiman dapat diatasi dengan cara
               sebagai berikut:
              (1) Pelatihan ketrampilan lain, selain bidang yang sudah digeluti
              (2) Menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat.

          e) Cara Mengatasi Pengangguran Teknologi Dapat diatasi dengan cara:
              Pelatihan ketrampilan mengoperasikan mesin-mesin berteknologi tinggi.
              (1) Pengenalan teknologi sejak dini
              (2) Pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan pada 
                    Anak

  1. Usaha peningkatan mutu tenaga kerja Usaha peningkatan kualitas tenaga kerja bisa dilakukan
oleh pemerintah, perusahaan dan individu.
a.    Pemerintah Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja, yaitu:
1)    Melakukan program-program keluarga berencana, meningkatkan kualitas lulusan sekolah
kejuruan dan transmigrasi.
2)    Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) Melalui badan latihan kerja diharapkan kualitas tenaga kerja meningkat, demikian juga dengan program magang di perusahaan yang disponsori pemerintah, sehingga lulusan dapat segera beradaptasi lebih cepat dengan profesi yang akan dijalaninya.
b.    Perusahaan Dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka perusahaan biasanya
melakukan pelatihan dasar-dasar manajemen atau job-job trraining dan pemberian beasiswa bagi karyawan untuk melanjutkan pendidikan.
c.    Individu Individu bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan gizi makanan dan
melanjutkan pendidikan melalui jalur pendidikan formal maupun informal (kursus-kursus).

     6. Sistem upah yang barlaku di Indonesia
         Upah adalah merupakan imbalan atau balas jasa(kontra prestasi) daripengusaha kepada
         karyawannya atas suatu pekerjaan atau jasa yangdilakukan yang dinyatakan dengan uang.
         Sistem pengupahan didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu :
         a. Mampu menjamin kehidupan yang layak.
         b. Mencerminkan hasil kerja seseorang.
         c. Merupakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja.

     Adapun pemberian upah memiliki tiga tujuan, yaitu:
     a. Menarik karyawan berbakat agar masuk ke perusahaan tersebut.
     b. Mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain.
     c. Memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja.

     Sistem pengupahan yang baik harus memenuhi syarat:
     a. Mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja
     b. Sistim upah sebanding dengan perusahaan lain yang sejenis
     c. Bersifat adil di perusahaan
     d. Menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda

    Ada tiga hal yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan upah,yaitu:
a.    Tingkat Kebersaingan Dalam memberikan gaji kepada karyawan, sebuah perusahaan harus
melakukan survey terhadap perusahaan sejenis dalam memberikan gaji. Dengan demikian perusahaan tersebut dapat memperoleh karyawan yang diinginkan
b.    Struktur Upah Struktur upah ini bisaanya dibangun berdasarkan evaluasi pekerjaan. Evaluasi
pekerjaan merupakan proses untuk menentukan seberapa pentingnya pekerjaan tersebut di dalam perusahaan. Semakin penting pekerjaan tersebut akan semakin tinggi upahnya.
c.    Performa Karyawan Dasar pemberian bayaran berdasarkan hasil kerja atau performa karyawan.
Jika pegawai dapat memberikan peningkatan kerja dan keuntungan bagi perusahaan, maka pegawai tersebut akan mendapat upah lebih dari karyawan lain.



Sistem pembayaran upah juga tergantung pada 3 hal yaitu :
1)     Permintaan dan Penawaran tenaga Kerja Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya,tingkat upah cenderung turun,begitu pula sebaliknya.Pencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja,sedang pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja.Di Indonesia karena penawaran tenaga kerja begitu besar,sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya,tingkat upahpun menjadi turun.
2)     Kesepakatan pemberi kerja dan Penerima kerja Pada umumnya penduduk Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jasa kerja yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja.bahkan ada diantara mereka yang bersedia menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi.Akan tetapi ada kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi,ini terkait dengan sumber daya unik yang mereka miliki.
3)     Upah Minimum Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom,maka pemberlakuan upah minimum regional (UMR) berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota.Dengan adanya peraturan baru ini provinsi-provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Pajak penghasilan yang berhubungan dengan upah minimum provinsi atu upah minimum kabupaten/kota diatur oleh peraturan pemerintah melalui PP No.5 Tahun 2003 mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.

Jenis-jenis Sistem Upah Berbagai macam bentuk upah yang ada, antara lain:
1) Upah berdasarkan waktu
     Upah berdasarkan waktu terdiri dari upah per jam, per minggu, atau per bulan. Upah ini dihitung
     berdasarkan banyaknya jam kerja. Pada upah per bulan dihitung berdasarkan periode satu bulan.
     Tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jam, biasanya guru privat atau dosen swasta.
2) Upah berdasarkan hasil Upah berdasarkan hasil digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan
     berapa banyak yang telah dihasilkan neraca individu atau secara kelompok. Bagian pemasaran
     biasanya dibayar berdasarkan hasil.
3) Komisi Komisi merupakan bayaran yang diterima berdasarkan presentase hasil penjualan. Bagian
    pemasaran dan manajer pemasaran biasanya dibayar berdasarkan komisi dan gaji.
4)  Bonus Bonus merupakan upah tambahan bagi karyawan disamping gaji. Bonus diberikan pada karyawan yang membantu perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Bonus biasanya tidak sama untuk setiap karyawan.
5)  Pemberian keuntungan Beberapa perusahaan memasukkan pembagian keuntungan pada program pensiun. Dengan demikian, pekerja menerima keuntungan dengan bunga pada saat mereka pensiun nanti.

 Rangkuman  :
a. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah negara
b. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja,baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja
c. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan,sedang mencari pekerjaan atau sedang
    mempersiapkan usaha baru
d.   Semakin meningkat jumlah penduduk, semakin meningkat jumlah tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja sehingga dibutuhkan kesempatan kerja yang meningkat pula.
e.   Tiga jenis pengangguran dilihat dari lamanya bekerja adalah pengangguran terbuka,pengangguran
     terselubung dan setengah menganggur
f.    Tujuh jenis pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya adalah pengangguran Konjungtur/siklis,
     pengangguran struktural, pengangguran friksional ,pengangguran musiman,pengangguran teknologi,pengangguran deflasioner dan pengangguran sukarela.
g.   Dampak pengangguran adalah menurunnya pendapatan nasional dan perkapita,menurunnya penerimaan negara,menimbulkan baban psikologis,serta meningkatkan biaya sosial.
h.   Usaha peningkatan kualitas tenaga kerja bisa dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan individu.
i.    Sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja,kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja,dan Upah Minimum

Evaluasi
1.   Penduduk yang telah memasuki usia kerja yang mencakup orang yang sudah atau sedang bekerja  ,yang sedang mencari pekerjaan lain dan yang melakukan kegiatan lain disebut ......
2. Komala telah lulus universitas dan melamar diberbagai perusahaan,maka Komala di sebut.........
3. Ahmadi gagal diterima bekerja di suatu perusahaan karena ia kurang trampil dalam mengetik sebab ia
   dulu adalah seorang petani.kondisi yang dialami Ahmadi merupakan contoh.......
4.   Faktor penyebab terjadinya pengangguran akibat dari konjungtur yang disebut resesi atau
    depresi,sehingga banyak tenaga kerja di rumahkan disebut...........

5.   Setidaknya sekitar seperempat tenaga kerja surat kabar kehilangan pekerjaan, karena penggunaan mesin cetak baru yang lebih hemat tenaga kerja. Pernyataan tersebut yang menunjukkan sebab-sebab pengangguran adalah............

6.   Untuk mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang/jasa yang tersedia. Cara tersebut digunakan untuk mengatasi pengangguran ketrampilan tertentu kepada anggota masyarakat....

7.   Bila pegawai bagian pemasaran mendapatkan gaji lebih banyak karena mampu menjual melebihi target,dengan demikian pemberian gaji di dasarkan pada……

8.   Pegawai perusahaan swasta yang menerima gaji Rp. 2000.000 perbulan.Sistem pengupahan ini
     menggunakan cara………

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Terangkan perbedaan antara angkatan kerja, tenaga kerja dan kesempatan kerja !)
2. Jelaskan pengertian pengangguran siklis dan struktural !
3.Jelaskan jenis-jenis pengangguran menurut lamanya bekerja!
4.Jelaskan cara mengatasi pengangguran friksional !
5. Jelaskan cara-cara peningkatan kualitas tenaga kerja! 




















W  A   W   A   S   A    N
 

1
 
 


8 Persoalan Ketenagakerjaan Menurut Didik Rachbini
            Pengamat ekonomi Didik J. Rachbini coba menyoroti masalah perburuhan dari secara lebih umum. Ada delapan pokok permasalahan yang menurut Didik bersumbangsih terhadap kehidupan kalangan pekerja yang masih di bawah standar. "Masalah pertama, jumlah pengangguran terbuka menurun, namun jumlah penganggur terselubung naik," kata Didik dalam dialog tentang masalah perburuhan di Energi Tower, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2012) sore.

           Dalam data yang dimilikinya, jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan pada periode 2007 - 2011 dari 10 juta menjadi 7,7 juta. Namun, yang menjadi persoalan adalah jumlah pengangguran terselubung pada periode yang sama justru mengalami peningkatan, dari 30, 91 juta pada 2007 menjadi 37 juta pada 2011. Pengangguran terselubung adalah orang - orang yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata dan memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Alhasil mereka mendapatkan pendapatan yang jauh di bawah kemampuan sebenarnya. "Jumlah orang yang terpaksa harus bekerja di bawah 35 jam terus bertambah. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai," kata Didik.

             Masalah kedua, menurut Didik, terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pekerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang kurang terdidik. Pada tahun 2011, misalnya, SDM Indonesia terdiri atas 49,40 persen lulusan SD, 18,87 persen lulusan SMP, 15, 61 persen lulusan SMU, dan 8,07 persen lulusan SMK.Lulusan Diploma dan sarjana hanya mencapai 8 persen tenaga kerja Indonesia, dengan komposisi lulusan diploma 2,89 persen dan lulusan sarjana 5,15 persen."Akibat lanjutnya pekerja memiliki daya tawar yang lemah, tidak memiliki kemampuan untuk berpindah kerja kalau ada ketidakadilan atau ada hal yang tidak tepat di lingkungan kerjanya," kata Didik.

              Masalah ketiga adalah jumlah tenaga kerja di sekotr informal jauh lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Hal ini tak lepas dari banyaknya pekerja yang di-PHK perusahaan. "Mereka terlempar ke sektor informal. Jumlahnya mencapai 70-an juta," papar Didik.
              Poin keempat Didik adalah masalah lemahnya pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Tak heran bila jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Banyak tenaga kerja yang setelah di-PHK kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Demikian pula, para lulusan dari bidang pendidikan umum kesulitan untuk menciptakan usaha sendiri. Persoalan berikutnya adalah mengenai upah minimum yang biasanya tidak sesuai dengan standar hidup yang layak.

              Hal ini mempengaruhi persoalan berikutnya mengenai kesejahteraan pekerja akibat upah riil buruh yang menurun. Standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah kerap tidak sejalan dengan laju inflasi dan tingkat kebutuhan tenaga kerja."Masalah ke delapan adalah biaya siluman lebih besar dari biaya buruh. Itu tentang sogok-menyogok dan biaya birokrasi yg tinggi," kata Didik.
              Seandainya biaya siluman dan biaya untuk memenuhi urusan birokrasi tidak sebesar saat ini, Didik meyakini keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa disalurkan untuk kesejahteraan karyawannya. "Pengusaha bisa ngasih porsi yang lebih besar untuk gaji karyawan," tandas Didik menutup uraiannya.Menurut bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung PKS masalah nasional tersebut tidak berbeda jauh dengan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta.Karena itu, ia bersama pasangannya Hidayat Nur Wahid, telah menyiapkan program-program untuk mengatasi problem-problem tersebut. Dalam paparannya, Didik didampingi praktisi masalah perburuhan Juju Purwantoro. Juju telah bergabung ke dalam tim Didik untuk menangani bidang ketenagakerjaan dan advokasi(kompas.com )

2
 
Untung Rugi Sistem “Outsourcing”
Belakangan ini berbagai perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing kian meningkat sehingga kata outsourcing menjadi terdengar akrab di telinga kita. Sayangnya meskipun begitu, masih banyak diantara calon pekerja yang belum paham benar, apa sebenarnya yang dimaksud tenaga kerja outsourcing itu sendiri.


Apa itu outsourcing?

Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service.Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.
Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.
Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing. Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.
Sistem Kerja Outsourcing
Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya.
Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.
Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa.
Bagi anda yang berniat mencari pekerjaan via perusahaan outsourcing, sebelum menanda tangani perjanjian kerja, ada baiknya anda perhatikan sejumlah point berikut ini:

• Jangka waktu perjanjian.
Pastikan perjanjian sesuai dengan masa kerja yang ditawarkan. Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pemberi kerja hendak mengakhiri kerja samanya dengan perusahaan penyedia jasa, maka pada waktu yang bersamaan, berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan pemberi kerja.

• Jam kerja.
Peraturan tentang jam mulai bekerja dan berakhir, dan waktu istirahat .

• Gaji dan tunjangan.
Jumlah yang akan diterima serta waktu pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, tidak dipotong oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing.

• Posisi dan Tugas.
Pastikan posisi dalam perusahaan dan apa saja tugas serta tanggung jawab anda selama bekerja di perusahan lain. • Lokasi kerja.

Pastikan bahwa penempatan anda di perusahaan klien sudah sesuai kesepakatan.

Penyelesaian Perselisihan dalam Outsourcing (Alih Daya) Problematika mengenai outsourcing memang cukup bervariasi, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan outsourcing maupun adanya perselisihan antara karyawan outsourcing dengan karyawan lainnya.
Menurut pasal 66 ayat 2 huruf c Undang Undang no.13 Tahun 2003, penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan outsourcing adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa. Tidak ada kewenangan dari perusahaan pengguna jasa pekerja untuk melakukan penyelesaian sengketa karena antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawan outsourcing secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, walaupun peraturan yang dilanggar adalah peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja (user).
Sumber:
Indonesia. Undang Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
http://www.hrcentro.com/
http://www.portalhr.com/klinikhr/outsourcing/
http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing


3
 

Meretas Masalah Ketenagakerjaan
            Masalah  pengangguran kelompok muda diperkirakan masih menunjukkan angka yang tinggi sekitar 19,99% atau tiga kali lipat dari total pengangguran secara nasional. Kondisi tersebut menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Armida Alisyahbana, masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asean. Masalah pengangguran atau pemenuhan tenaga kerja terjadi karena missmatch kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan tenaga kerja.
Meskipun relatif tinggi, angka pengangguran terus menurun jumlahnya. Hal itu dapat dicapai karena adanya upaya yang dilakukan pemerintah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar optimistis, pemerintah dapat menurunkan angka pengangguran dengan mengimplementasikan komitmen dalam bentuk usaha yang serius dari seluruh kalangan, yakni instansi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi penggangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. 
”Implementasi komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing,” kata Muhaimin Iskandar. Upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja, diwujudkan dengan  mencetuskan dan melaksanakan, (tentunya bersama dengan dunia usaha) program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E)I yang diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja  (sekitar 4,73 juta tenaga kerja  pada kegiatan utama, dan sekitar 2,55 juta tenaga kerja pada kegiatan pendukung) yang diiringi dengan upaya untuk membenahi masalah pemenuhan penyerapan kebutuhan tenaga kerja dengan mencanangkan strategi utama dalam MP3EI, salah satunya strategi peningkatan kemampuan SDM.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, peningkatan kemampuan SDM dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja indonesia yang disesuaikan dengan 6 (enam) koridor MP3EI. Selanjutnya, perlu ada penyelarasan antara pasokan maupun permintaan tenaga kerja yang dapat dilakukan pemerintah melalui 22 kegiatan ekonomi utama dalam Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di MP3EI.
Untuk menyediakan tenaga kerja dengan kompetensi yang selaras, menurut Armida, ada 2 (dua) cara, yaitu pertama, melalui jalur pendidikan formal,  dan kedua, melalui jalur pelatihan. “Untuk pendidikan formal, pemerintah sudah memasukkan program pendidikan universal 12 tahun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah  (RKAP) 2013,” ungkap Armida.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, program tersebut merupakan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Program ini merupakan program jangka panjang, yang pelaksanaannya tergantung kesiapan daerah. Bagi daerah yang siap wajib belajar dapat melaksanakannya, tetapi bagi daerah yang belum siap dapat didorong untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Anggota yang membidangi bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan, Rianto Subekti, menyebutkan program wajib belajar 12 tahun paling lambat dilaksanakan pada tahun 2014,  yang diperkirakan membutuhkan anggaran (dari APBN) sebesar Rp. 46 triliun. Sependapat  dengan upaya pemerintah, James T Riady, selaku wakil Ketua KADIN mengatakan bahwa untuk meretas masalah tenaga kerja, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya LP3EI Kadin, sebagai lembaga pengkajian, menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dengan sektor pendidikan. Upaya link and match  dapat mencakup relevansi kebijakan, kurikulum, riset teknologi, program pelatihan, dan sertifikasi, serta penempatan terpadu. Untuk jalur pelatihan, langkah konkret pelatihan dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan kesempatan pemagangan bagi kalangan lulusan SMA, SMK dan sarjana. Data Kemenakertrans memperlihatkan, dilaksanakan pemagangan dalam negeri melalui dekonsentrasi yang tersebar di 31 Provinsi sebanyak 10.000 orang tenaga kerja pada tahun 2011, dan pemagangan luar negeri telah dilaksanakan Kemenakertrans bekerja sama dengan Internatinal Mangement Development Organization Japan (IMM Japan) dan lembaga pelatihan swasta dengan mengirim 2.160 orang ke Jepang. Sedangkan pada tahun 2012, ditargetkan dapat menempatkan 12.000 orang tersebar di dalam negeri pada 27 provinsi, dan 2.500 orang peserta magang ke Jepang. Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun, peran swasta, seperti Kadin diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan ini, seperti kata Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dengan upaya-upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja, diharapkan dapat meretas masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
(Keasdepan Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian, Dari Berbagai Sumber)sekretariat kabinet RIhttp://www.setkab.go.id/mp3ei-4854-meretas-masalah-ketenagakerjaan-penyesuaian-kompetensi-tenaga-kerja-dengan-kebutuhan-koridor-mp3ei.html TANGGAL 10 JULI 2012)

4
 
 


Begini Cara Pemerintah Tekan Pengangguran
Program magang dinilai mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
Rabu, 22 Februari 2012, 15:55 Hadi Suprapto ,Program magang dinilai mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. (VIVAnews/Tri Saputro)
BERITA TERKAIT
Relokasi Pabrik, 500 Ribu Buruh Terancam PHK
Hatta: 2012, Bakal Terserap 400 Ribu Pekerja
Pekerja Muda RI Topang Ekonomi Hingga 2030
ILO: Dunia Perlu 600 Juta Tawaran Kerja Baru
Boediono: Banyak Balai Latihan Kerja Mubazir

VIVAnews - Pemerintah akan mendorong pola pemagangan di perusahaan-perusahaan. Upaya itu untuk menekan angka pengangguran. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di sela Pencanangan Gerakan Nasional Pemagangan di Cilegon, Banten, Rabu 22 Februari 2012, mengatakan, pemagangan dinilai mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemagangan berperan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan perusahaan atau lapangan pekerjaan. “Pemagangan di perusahaan akan membantu pengentasan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis.
Muhaimin mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia memerlukan perhatian yang serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, November 2011, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus mencapai 117,4 juta orang, sedangkan jumlah penganggur sebanyak 7,7 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,56 persen.“Perusahaan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menekan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satunya dengan melakukan pemagangan,” ujar Muhaimin.
Pemagangan bukan hanya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, tetapi juga dapat mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas usahanya.Bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja, pemagangan juga membantu meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja, sehingga tenaga kerja secara cepat terserap di pasar kerja. "Kompetensi dan pengalaman kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan," katanya.
"Pelaksanaan pemagangan merupakan langkah konkret pemerintah melaksanakan konsep link and match, yaitu memastikan dunia pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia kerja, serta memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan kerja terserap sepenuhnya dalam dunia kerja," kata dia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mendukung program pemagangan. Untuk itu, dia berjanji akan secara aktif mendorong dan menyosialisasikan program pemagangan itu ke seluruh perusahaan, khususnya anggota Apindo.
“Kami mendorong agar perusahaan-perusahaan melaksanakan program pemagangan, karena manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh perusahaan,” ujar Sofjan.
Selain itu, Apindo bersama pemangku kepentingan lainnya akan menyusun rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda-pemudi program pengembangan kewirausahaan. “Apindo juga akan memfasilitasi akses pekerja yang bersedia membina, melatih, dan bermitra untuk menyelenggarakan program pemagangan perusahaan,” tuturnya. (art) http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/290431-begini-cara-pemerintah-tekan-pengangguran

5
 
 


Karir Cemerlang di Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Diperbaharuai terakhir May 29, 2012
           Jika anda berminat mencari pekerjaan di bidang pertambangan khususnya pertambangan minyak mentah dan gas alam, bersiaplah untuk berkompetisi melawan ribuan pencari kerja yang juga melamar untuk posisi/jabatan yang sama di sebuah perusahaan tambang minyak/gas. Dan kemungkinan sebagian besar dari mereka telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam industri pertambangan.
Tidak dapat disangkal, bagi pencari kerja di Indonesia, bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas adalah impian akan masa depan yang cerah.
Apalagi Indonesia memang memiliki banyak ladang minyak dan gas yang sudah maupun belum diekspoitasi sehingga banyak perusahaan asing menanamkan modal mereka di negara ini. Perusahaan pertambangan minyak dan gas dikenal sebagai perusahaan yang memberikan gaji/kompensasi tinggi yang nantinya menjadi daya tarik menggiurkan bagi setiap pencari kerja. Selain itu dapat bekerja di perusahaan pertambangan juga memberikan prestise bagi pekerjanya karena mereka telah berhasil mengalahkan ribuan pesaing.
Berdasarkan hasil dari berbagai survey yang dilakukan di Indonesia, perusahaan pertambangan minyak dan gas memberikan gaji yang jauh diatas rata-rata bagi para pekerja entry level disbanding perusahaan lainnya. Di perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola pertambangan di Indonesia, gaji pekerja entry level mereka bisa mencapai Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000, tergantung dengan posisi dan kompetensi yang dimiliki pekerja. Di perusahaan asing, anda bisa mendapat jumlah gaji yang lebih besar lagi.
Dari data salah satu situs penyedia lowongan pekerjaan di Indonesia, terdapat 3 posisi yang paling dibutuhkan di perusahaan pertambangan, diantaranya adalah
1. Senior Geologist
Senior geologist bertugas untuk merencanakan mulai dari riset, review dan menilai data geologi dan geofisika dari sebuah area tambang. Setelai selesai merencanakan, mereka akan bekerja sama dengan tim pengeboran untuk memulai dan melaksanakan program eksplorasi. Seorang Senior Geologist harus mengawasi setiap aktifitas selama proses pengeboran dan eksplorasi, mengembangkan dan menjaga model geological untuk setiap area eksplorasi.
Kualifikasi yang harus dimiliki seorang calon pekerja yang ingin menjadi Senior Geologist adalah:
• Memiliki gelar sarjana Geologi
• Menguasai modeling software
• Paling tidak berpengalaman selama 10 tahun di industri yang sama
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik

2. Health Safety and Environment Senior Officer
Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja diciptakan untuk menjamin dan memberikan lingkungan kerja yang kondusif bagi kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan perusahaan. Posisi ini diharuskan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecelakaan kerja.
Persyaratan untuk bekerja di posisi ini adalah :
• Memiliki gelar sarjana di bidang yang terkait dengan pertambangan, pengalaman paling tidak 5 tahun.
• Menguasai pengetahuan mendalam mengenai perijinan, peraturan keselamatan, sistem manajemen dan audit, berbagai jenis pelatihan dibidang keselamatan, kesehatan dan lingkungan.
• Mempunyai kemampuan untuk menganalisa keadaan dan kebutuhan perusahaan dengan akurat, memiliki integritas tinggi dan berkomitmen dengan keselamatan tenaga kerja.

3. Geophysicist
Tanggung jawab seorang Geophysicist antara lain adalah menghitung, menganalisa keadaan fisik bumi secara keseluruhan, termasuk menentukan peralatan dan metode yang cocok dengan keadaan keadaan bumi sebelum eksplorasi dilakukan. Posisi ini akan banyak bekerja di lapangan dan laboratorium.
• Memiliki gelar sarjana teknik geofisika, pengalaman minimal 3 tahun.
• Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam menerjemahkan data yang diperoleh kepada anggota   tim, klien, manajer senior dan rekannya dalam presentasi .
• Spesialisasi tertentu sangat bisa menjadi nilai tambahnya. Contohnya seperti menjadi seismologist (‘membaca’ gerakan bumi, gempa), tectnophysicist (mempelajari lempeng tektonik).

Sumber:
• http://www.1-oil-job.com/oil-and-mining-jobs.html




6
 


Daftar negara menurut tingkat pengangguran
Ranking berdasarkan entitas (Entitas Tingkat pengangguran)
Ranking
berdasarkan
entitas
Entitas
Tingkat
pengangguran
(%)
Sumber / tanggal dari
informasi
1
0.00
perkiraan 1996.
2
0.00
2005
3
0.00
4
0.90
Maret 2006 est.
5
1.20
perkiraan 2006 .
6
1.30
perkiraan 2006 .
7
1.30
September 2002
8
1.50
perkiraan Desember 2006
9
1.60
2005
10
1.70
1999
11
Flag of Cuba.svg Kuba
1.90
perkiraan 2006 .
12
2.00
perkiraan 2001 .
13
2.00
perkiraan 1992.
14
2.00
perkiraan 2006.
15
2.00
2004
16
2.10
perkiraan 2004.
17
2.10
perkiraan 2006.
18
2.10
2006
19
2.20
perkiraan 2006.
20
2.20
perkiraan 2004.
21
2.40
2001
22
Flag of Laos.svg Laos
2.40
perkiraan 2005.
23
2.50
perkiraan 2006.
24
2.50
2004
25
2.50
perkiraan 2000.
26
2.70
perkiraan 2006.
27
2.70
2006
28
2.90
perkiraan 2006.
29
3.00
2006
30
3.20
perkiraan 2005.
31
3.20
perkiraan 2006.
32
3.20
perkiraan 2006.
33
3.30
perkiraan Desember 2006 .
34
3.30
2005
35
3.30
perkiraan 2006.
36
3.50
perkiraan 2006.
37
3.50
perkiraan 2006.
38
3.60
1997
39
3.70
perkiraan 2006.
40
3.80
perkiraan 2006.
41
3.80
perkiraan 2006.
42
3.80
perkiraan 2006.
43
3.80
2004
44
3.90
2001
45
3.90
perkiraan 2006.
46
4.00
2006
47
4.10
perkiraan 2006.
48
Flag of Macau.svg Makau (RRC)
4.10
2005
49
4.10
perkiraan 2006.
50
4.20
2005
51
4.20
perkiraan 2005.
52
4.30
perkiraan 2006.
53
4.40
2004
54
4.50
2006
55
4.50
1997
56
4.80
perkiraan 2006.
57
4.90
perkiraan 2006.
58
4.90
perkiraan 2006.
59
4.90
perkiraan 2006.
60
5.30
perkiraan 2006.
61
5.50
62
5.50
perkiraan 2006.
63
5.60
64
5.60
perkiraan 2006.
65
5.80
perkiraan 2006.
66
6.00
perkiraan 2006.
67
6.00
perkiraan 1998.
68
6.10
perkiraan 2006.
69
6.20
2004
70
6.40
perkiraan 2006.
71
6.50
perkiraan Desember 2006.
72
6.50
perkiraan 2006.
73
6.60
perkiraan 2006.
74
6.60
perkiraan 2006.
75
6.80
perkiraan 2006.
76
6.80
perkiraan 2005.
77
6.90
perkiraan 2005 .
78
7.00
perkiraan 2006.
79
7.00
perkiraan 2006.
80
7.10
perkiraan 2006.
81
Flag of Peru.svg Peru
7.20
perkiraan 2006.
82
7.30
perkiraan 2005.
83
7.40
perkiraan November 2006.
84
7.40
perkiraan 2006.
85
7.40
perkiraan 2006 .
86
7.60
perkiraan 2006.
87
7.60
perkiraan 2006
88
7.60
perkiraan Januari 2007.
89
Flag of Fiji.svg Fiji
7.60
1999
90
7.70
perkiraan 2006 .
91
7.80
perkiraan 2006 .
92
7.80
perkiraan 2006 .
93
7.80
2006
94
7.90
perkiraan 2006.
95
8.00
2002
96
8.00
perkiraan 2001 .
97
8.10
perkiraan 2006.
98
8.10
perkiraan Oktober 2006.
99
Flag of the Czech Republic.svg Ceko
8.40
perkiraan 2006 .
8.50
perkiraan 2006 .
100
8.70
perkiraan Desember 2006 .
101
8.80
perkiraan 2006.
102
8.90
perkiraan October 2006 .
103
9.20
perkiraan 2006 .
104
9.30
perkiraan 2005 .
105
9.40
2006
106
9.40
perkiraan 2005.
107
9.40
perkiraan 2006 .
108
9.50
2004
109
9.60
perkiraan 2006 .
110
9.60
perkiraan 2006 .
111
9.60
perkiraan 2006 .
112
10.00
perkiraan 1997.
113
10.20
perkiraan kuarter ke 3, 2006 .
114
10.20
perkiraan 2006.
115
10.20
perkiraan 2006.
116
10.20
perkiraan 2006.
117
10.20
perkiraan 2005 .
118
10.30
perkiraan 2006.
119
10.30
1999
120
10.60
perkiraan 2006.
121
10.70
perkiraan 2003 .
122
10.80
perkiraan 2006.
123
11.00
perkiraan 2001 .
124
11.10
perkiraan 2006.
125
11.30
perkiraan 2006 .
126
11.40
perkiraan 2002 .
127
11.70
2005
128
12.00
2001
129
12.00
perkiraan 2004.
130
12.00
2002
131
12.50
2000
132
12.50
perkiraan 2005 .
133
12.50
perkiraan 2006 .
134
12.60
perkiraan 2004.
135
13.00
1998
136
13.00
perkiraan 2004 .
137
13.00
perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
138
13.10
2005
139
13.80
perkiraan September 2006 .
140
13.90
perkiraan 2006 .
141
14.00
perkiraan 1998.
142
Flag of Mali.svg Mali
14.60
perkiraan 2001.
143
14.90
perkiraan November 2006.
144
15.00
perkiraan 2005 .
145
Flag of Oman.svg Oman
15.00
perkiraan 2004 .
146
Flag of Iran.svg Iran
15.00
perkiraan 2007 .
147
15.00
perkiraan 2001.
148
15.20
2003
149
15.40
perkiraan 2006 .
150
15.70
perkiraan 2006.
151
16.00
perkiraan 2006.
152
17.00
perkiraan 2002.
153
17.10
2004
154
17.20
perkiraan 2006 .
155
18.00
perkiraan 2004.
156
18.70
perkiraan 2002 .
157
20.00
perkiraan 1996 .
158
20.00
perkiraan 1997.
159
20.00
perkiraan 2006.
160
20.00
perkiraan 2003.
161
20.00
perkiraan 2004.
162
20.30
2005
163
20.30
2005
164
21.00
perkiraan 2000.
165
21.00
perkiraan 1997.
166
21.00
perkiraan 1997.
167
22.00
perkiraan 2000.
168
23.00
perkiraan 2000
169
23.80
2004
170
Flag of Iraq.svg Irak
25.00
perkiraan 2005 .
171
25.40
2005
172
25.50
perkiraan 2006.
173
27.70
2005
174
27.90
perkiraan 2006.
175
29.80
2005
176
30.00
perkiraan 2001.
177
30.00
perkiraan 1998 .
178
30.00
perkiraan 2004 .
The Earth seen from Apollo 17.jpg Bumi
30.00
perkiraan 2006.
179
30.90
perkiraan 2000.
180
31.60
perkiraan 2005 .
181
35.00
perkiraan 2003.
182
36.00
perkiraan September 2006 .
183
40.00
perkiraan 2005 .
184
40.00
perkiraan 2006.
185
40.00
perkiraan 2001.
186
42.00
perkiraan 2004 .
187
45.00
2002
188
45.50
perkiraan 31 Desember 2004 .
189
48.00
perkiraan 2001 .
190
50.00
perkiraan 2004 .
191
50.00
perkiraan 2000.
192
50.00
perkiraan 2001
193
60.00
perkiraan 2000
194
60.00
perkiraan 2004
195
80.00
perkiraan 2005
196
85.00
perkiraan 2003
197
90.00
perkiraan 2004

7
 
YUK MEMBUKA USAHA SENDIRI

Pemerintah diminta untuk serius membenahi sektor usaha di Indonesia. Saat ini ekonomi Indonesia tanpa disadari telah dijajah oleh asing, perbankan pun malas mengucuri kredit ke pengusaha.Ini bakal jadi awal kehancuran ekonomi Indonesia dalam menghadapi era terbuka ASEAN di 2015.Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari."Tahun 2012 adalah saatnya ekonomi Indonesia berkonsolidasi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) di 2015. Tapi tahun 2012 kalau dibilang kiamat itu bisa menjadi awal kiamat bagi ekonomi Indonesia. Sebab di 2013-2014 nanti, semua pihak bakal sibuk di bidang politik. Karena itu kita harus mempersiapkan diri dari sekarang," tutur Okto.Sebagai pengusaha muda dan pemula, Okto cukup gregetan dengan perbankan yang dinilai cari untung sendiri dan tak mau membiayai pengusaha Indonesia. Ini yang jadi biang kerok minimnya jumlah pengusaha di Indonesia."Perbankan sangat berperan dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sektor perbankan sangat penting bagi munculnya pengusaha-pengusaha baru. Padahal keuntungan bank-bank di Indonesia terbesar di Asia, tapi belum susah membiayai dunia usaha," katanya.Berulang kali, Okto menyampaikan perbankanlah kunci sukses dunia usaha di Indonesia sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dan perusahaan asing yang masuk di dalam negeri.
       "Saya berani jamin, investasi di Indonesia bisa ditingkatkan apabila dunia perbankan berani investasi ke pengusaha. Berat untuk pengusaha kalau bank tidak berani untuk investasi. Kami cuma minta turunkan bunga kredit dan salurkan kredit, jadi dua ini saja. Harusnya bunga kredit bisa single digit," papar Okto. Meskipun Indonesia saat ini kuat dan tak terkena dampak krisis utang di Eropa, namun Indonesia sekarang pelan-pelan telah ketergantungan dengan asing dan terjajah secara ekonomi. "Dulu kita 350 tahun terjajah karena kita tidak sadar telah dijajah. Saat ini pun kalau kita tidak sadar telah terjajah, maka kita akan semakin dijajah. Kegiatan ekonomi Indonesia sudah dikuasai orang terutama di sektor pariwisata. Kita lihat Raja Ampat dikuasai asing. Jadi kita tidak sadar telah dikuasai asing," tukas Okto.
Mungkin Kita masih punya banyak waktu nggagur di luar pekerjaan utama atau mungkin Kita tidak puas dengan penghasilan yang Kita dapatkan selama ini. Jika mulai berpikir membuka usaha sendiri itu adalah hal yang wajar. Banyak yang menyebut bisnis itu sebagai usaha sampingan. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu perhatikan kalau ingin membuka usaha sendiri
1.   Bidang Usaha. Sedikit contoh seperti bidang usaha yang jarang atau bahkan belum ada. Misalnya  Aqua. Ketika pertama kali diperkenalkan, banyak orang ragu apakah Aqua bisa berhasil di pasaran, padahal belum pernah sebelumnya ada pengusaha yang menjual air minum dalam botol.  Nyatanya Aqua sukses besar.
2.   Lokasi. Dalam beberapa jenis bidang usaha, lokasi memegang peranan yang cukup penting. Kita
     sendirilah yang harus menentukan lokasi mana yang tepat dalam usaha Kita.
3.   Pelanggan.  Kita sudah harus tahu terlebih dahulu tentang bagaimana cara Kita dalam mendapatkan pembeli atau klien. Bila tak ada pembeli, tidak akan ada penjualan. Bila tak ada penjualan, maka usaha Kita tidak cukup berhasil. Sederhana sekali. Untuk promosinya bisa dilakukan dengan cara memasang iklan kecil di koran. Atau memasang iklan Kita di internet. Internet terbukti merupakan media yang ampuh dalam menjaring pembeli, walaupun mungkin tidak semuanya.
4.   Tenaga Kerja. Ada bagusnya bila Kita juga mempekerjakan anggota keluarga Kita. Maka secara tidak langsung anggota keluarga juga akan mempunyai rasa ikut memiliki dalam usaha tersebut. Dengan adanya rasa memiliki dari para anggota keluarga, maka dukungan yang diberikan kepada Kita untuk menjalankan usaha tersebut bisa makin besar.
5.   Perencanaan Keuangan. Buatlah perkiraan arus kas selama 12 bulan ke depan. Perkiraan arus kas adalah perhitungan yang menggambarkan berapa perkiraan arus keluar masuk uang tunai dalam usaha Kita. Sama seperti modal, maka alangkah baiknya kalau Kita memiliki perkiraan arus kas selama 12 bulan ke depan. Dengan demikian, dalam setahun ke depan, usaha ini diharapkan tidak akan bangkrut hanya gara-gara kehabisan

Daftar Pustaka
Ahman, Eeng.Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI,Jakarta: Aryaduta 2009
Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI.Jakarta:Erlangga
Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Mata Pelajaran Ekonomi. Jakarta: Depdiknas. 2006
Imanuel More , kompas.com.1 mei  2012 didownload 10 juli 2012
MODUL EKONOMI KELAS XI IPS/2011 SMA NEGERI 74 JAKARTA JL. DHARMA PUTRA XI JAKARTA SELATAN
Rudianto . Pelajaran Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta: Aryaduta.
Sukwiati. Pelajaran Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta Yudistira. 2007
Tim Kreatif, Ekonomi SMA/MA kelas XI.Jakarta:Bailmu, 2010
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas





















BAB II
PEMBANGUNAN  DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Standar Kompetensi  :
  1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi

     Kompetensi Dasar :
1.3   Mendeskripsikan tujuan pembangunan ekonomi
1.4   Mendeskripsikan proses pertumbuhan ekonomi
    
     Indikator  :
  1. Mendeskripsikan pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi
  2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
  3. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi
  4. Mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi.
  5. Mendeskripsikan      teori pertumbuhan ekonomi
  6. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi


Pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah tidak akan terjadi manakala tidak ditunjang pertumbuhan ekonomi, namun demikian pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
A.     PENGERTIAN Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan produk domestik bruto per kapita dengan memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dengan memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B.     TUJUAN Pembangunan Ekonomi
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
1.   Meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat
2.   Meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja,
      pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya, dll.
3.    Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial dengan membebaskan perbudakan,
      ketergantungan dan penderitaan

C.     FAKTOR-FAKTOR yang mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
1.   Faktor-faktor Ekonomi, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan dan teknologi (faktor produksi)
2.   Faktor Non-Ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan birokrasi yang
     memihak masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat.

D.     INDIKATOR pembangunan  Ekonomi
1.   Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, yaitu total produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu
     negara dalam 1 tahun
2.   Produk Domestik Bruto per Kapita, negara mengusahakan agar PDB per kapita naik secara simultan (terus-menerus) seiring dengan pertumbuhan penduduk
3.   Indeks Kualitas Hidup, merupakan merupakan indeks non-ekonomi untuk mengukur tingkat
     kesejahteraan masyarakat (Phisical Quality of Life Index). PQLI terdiri atas 3 indikator yaitu kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat ‘melek huruf’
4.   Indeks Pembangunan Manusia, meliputi indeks gabungan dari indeks harapan hidup, indeks
     pendidikan, indeks standar hidup yang layak

E. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi
1. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2. Pengangguran
3. Tingkat inflasi yang tinggi
4. Kerusakan sumber daya alam

F.     PERTUMBUHAN EKONOMI
Merupakan kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk atau ada tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi.
G.    TEORI-teori Pertumbuhan Ekonomi
1. TEORI KLASIK
1. Teori Adam Smith
Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi : (a) pertumbuhan output, meliputi : sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. (b) pertumbuhan penduduk, menentukan luas pasar dan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi

2. David Ricardo
Dua faktor yang mempengaruhi, yaitu : (a) terbatasnya luas tanah (b) pertumbuhan penduduk. Toeri ini dikenal dengan nama The Low of Diminishing Returns. Maka untuk keluar dari kondisi semakin menurunnya pertambahan produksi diperlukan  penambahan faktor modal dan pemanfaatan kemajuan teknologi, karena unsur sumber daya alam sulit untuk dikembangkan.

2. TEORI NEOKLASIK
1. Joseph A. Schumpeter, ia berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang dilakukan oleh para wirausahawan
2. Robert Solow, berpendapat pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi

TEORI NEOKEYNES
Dipelopori oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar yang merupakan penyempurnaan dari teori dari John Maynard Keynes, mereka menyebutkan adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi

TEORI WALT WHITMAN ROSTOW
Pembangunan ekonomi melalui 5 tahapan, yaitu (1) masyarakat tradisional (2) Prakondisi untuk lepas landas (3) Lepas landas (4) menuju kedewasaan (5) Era konsumsi tinggi

TEORI KARL BUCHER
Perkembangan ekonomi melalui 4 tahapan , yaitu (1) Produksi untuk kebutuhan sendiri [rumah tangga rumah tangga tertutup] (2) Perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk [rumah tangga kota] (3)  Perekonomian nasional [rumah tangga negara] dan (4) Perdagangan antar negara [rumah tangga dunia]

H.  CARA MENGHITUNG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan manakala jumlah produknya meningkat. Nilai total dari produk nasional dalam 1 tahun tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB)

Laju PertumuhaN Ekonomi tahun (t) merupakan hasil dari (PDB tahun t-1 dikurangi PDB tahun t) dibagi PDB tahun t dikalikan 100%

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium yang terdiri 8 tujuan pembangunan pada tahun 2015, yaitu :
1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS,malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

I.    PERBEDAAN PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi
  1. Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.
  2. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan.
  3. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk
  4. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  5. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi
  6. Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak

Pembangunan ekonomi
  1. Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita.
  2. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  3. Memperhatikan pertambahan penduduk.
  4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  5. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.
  6. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik.




















1
 

W  A   W   A   S   A    N
 
 


PERTUMBUHAN EKONOMI: Pencapaian Target 6,5% Dinilai Sulit
Lavinda
Jum'at, 03 Agustus 2012 | 17:49 WIB
JAKARTA: Pemerintah mengakui pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah tahun ini sebesar 6,5% cukup sulit dilakukan di tengah krisis ekonomi global.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan pelemahan perekonomian dunia berimbas pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya, tentu ikut mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Memang harus diakui dengan situasi perekonomian dunia sekarang ini memang berat [mencapai pertumbuhan ekonomi],” ujarnya hari ini, Jumat(3/8/2012).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan hingga US$1,33 miliar pada Juni 2012. Dua bulan sebelumnya, neraca perdagangan juga dilaporkan defisit, yakni Mei sebesar US$490 juta dan April sebanyak US$640 juta.

Dia menggambarkan melesunya perekonomian global terlihat dari sejumlah negara berkembang utama yang merevisi turun target pertumbuhannya, seperti China dan India. Dia berharap kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini masih berada di atas kisaran 6%. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini hanya sebesar 6,3%, lebih rendah dari target tahunan pemerintah yang mencapai 6,5%.

Adapun Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2012 mencapai Rp1.972 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2.000 mencapai Rp  632,8 triliun.Untuk mempertahankan laju pertumbuhan, tuturnya, masyarakat perlu menjaga momentum peningkatan konsumsi domestik.
Pada tahap lanjutan, tambahnya, kompensasi lain pertumbuhan yakni pada komponen investasi dalam Pembentukkan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dia mengklaim tren pertumbuhan investasi menunjukkan angka yang positif, baik dari penanaman modal asing maupun investasi dalam negeri.

Dari sisi belanja, pemerintah mengaku akan berfokus melakukan penajaman program Kementerian/Lembaga (K/L) agar penggunaan fiskal lebih efektif. Armida mencontohkan kebijakan penajaman program salah satunya terkait penciptaan kesempatan kerja.

“Kita akan mempertajam program 17 K/L yang terkait ketenagakerjaan seperti program pelatihan magang, agar lebih sinkron dan dampaknya signifikan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya akan mensinergikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibantu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) terbaru.(sut) http://www.bisnis.com/articles/pertumbuhan-ekonomi-pencapaian-target-6-5-percent-dinilai-sulit




2
 

PERTUMBUHAN EKONOMI: Program Produktif Dipertajam
Lavinda
Senin, 30 Juli 2012 | 19:15 WIB
JAKARTA: Optimalisasi belanja pemerintah melalui penajaman program produktif ditargetkan mampu menambah realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% pada tahun ini.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan pemerintah terus mencari peluang meningkatkan kualitas dan kuantitas penyerapan agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan lebih besar.

“Persentase penyerapan [belanja pemerintah] lebih tinggi dari tahun sebelumnya 90% ke 95%, maka pertumbuhan bisa meningkat 0,2%,” katanya di Jakarta, Senin(30/7/2012).Dia mengaku tengah berfokus pada penajaman belanja pemerintah pada sektor yang produktif. Artinya, mengutamakan program yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja guna menimbulkan dampak ekonomi berlapis.

“Program dan pagunya sama, tapi ada penajaman di target pertumbuhan, misalkan program training, capacity building, atau kelompok pengangguran,” jelasnya.Jika sebelumnya lebih berfokus melakukan efisiensi belanja melalui penghematan alokasi dana perjalanan dinas, ungkapnya,kini pemerintah melakukan upaya efektifitas belanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Selama ini, tuturnya, belum ada sinkronisasi program produktif di antara Kementerian/Lembaga (K/L). untuk itu, upaya penajaman program akan segera dilakukan melalui koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dan 17 kementerian terkait.Selain penajaman program, lanjutnya, pemerintah juga berupa mengoptimalkan penyerapan belanja pemerintah secara merata per periode. Persoalan administratif seluruh kegiatan K/L juga akan dibenahi agar tercapai efisiensi baik waktu maupun biaya.

Selama ini, ucapnya, pertumbuhan ekonomi memang lebih besar ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi. Namun pemerintah tetap ingin menambah kontribusi terhadap pertumbuhan melalui pengeluaran pemerintah.

Perpres 54
Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan dapat mendorong optimalisasi belanja pemerintah.Armida menambahkan revisi Perpres bertujuan menghapus bottlenecking atau kendala proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, menghilangkan atau mengubah peraturan yang dianggap multitafsir.

Dia berharap seluruh K/L juga menyiapkan rencana pengadaan barang dan jasa selama satu tahun secara matang. Sampai saat ini, usulan revisi Perpres telah ditandatangani menteri terkait, yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Koordinator Perekonomia Hatta Rajasa, dan Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo. Saat ini, draf aturan masih di tangan presiden dan belum juga diparaf.(msb)



3
 

PERTUMBUHAN EKONOMI: Pemerintah Pilih Target Konservatif
Ana Noviani
Jum'at, 03 Agustus 2012 | 18:37 WIB

 JAKARTA: Mencermati perkembangan ekonomi global, pemerintah enggan mematok target pertumbuhan ekonomi yang terlampau optimistis. Dari kisaran 6,8%-7,2% yang disepakati bersama DPR, tingkat 6,8% dianggap sebagai level dapat dicapai pada 2013. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan gejolak ekonomi global, khususnya pelemahan Eropa diproyeksi akan terjadi dalam waktu yang panjang. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan langkah antisipatif agar tidak terjebak dalam gonjang-ganjing perkembangan ekonomi dunia. 

Hal tersebut diungkapkan Mahendra menanggapi langkah Bank Sentral Eropa (ECB) yang memutuskan untuk menjaga suku bunga acuannya tetap rendah di tingkat 0,75% dan suku bunga deposito tetap nol. Langkah ini ditempuh ECB untuk mengatasi krisis utang Eropa yang telah mengancam perekonomian Spanyol dan Italia dan kesatuan zona euro. "Kita lihat dengan perkembangan itu mungkin lebih pas-nya 6,8% [target pertumbuhan ekonomi 2013]. Ini antisipasi yang pas daripada berharap-harap cemas mengenai perkembangan di tempat lain dan mematok angka yang terlalu tinggi, kemudian tidak ter-deliver," tuturnya hari ini, Jumat (3/8/2012).

Menurutnya, konsumsi dan investasi menjadi motor penggerak utama ekonomi Indonesia pada 2013. Pada 2013, pemerintah memproyeksikan konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,8%-5,2%, konsumsi pemerintah tumbuh 6,7%-7,1%, sedangkan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh 11,9%-12,3%."Ditopang investasi dan konsumsi dalam negeri yang sangat kuat," ujarnya. 

Penurunan nilai ekspor, ditanggapi Mahendra sebagai konsekuensi pelemahan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit berturut-turut dalam 3 bulan terakhir. Pada April defisit ekspor-impor tercatat sebesar US$764,7 juta, Mei US$485,9 juta, dan Juni US$1,32 miliar. Dengan nilai kumulatif ekspor semester I (Januari-Jun) sebesar US$96,88 miliar, dan impor US$96,41 miliar. 

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro menungkapkan kemungkinan target ekspor US$200 miliar tahun ini tidak akan tercapai. Bahkan, defisit neraca perdagangan bulanan bisa terjadi hingga akhir tahun. "Kita mau apa, kita bukan negara yang bisa lepas dari krisis global. Sekali lagi, karena impornya tinggi berupa barang  modal dan barang baku. Itu masih positif kok nuansanya, kalau yang naik itu impor barang konsumsi itu baru kita warning," ujarnya.

Pada 2013, pemerintah memproyeksikan ekspor tumbuh pada kisaran 11,7%-12,1%, sedangkan impor 13,5%-13,9%. Adapun tahun ini ekspor diharapkan dapat tumbuh 9,9%. 

Menurutnya, pemerintah tetap waspada dan berharap neraca modal dan finansial dapat mengompensasi defisit neraca perdagangan, sehingga keseimbangan neraca pembayaran Indonesia (NPI) tidak terganggu. (sut) 



4
 

PERTUMBUHAN EKONOMI: Kuartal II/2012 Tumbuh Lebih Lambat
Demis Rizky Gosta
Minggu, 05 Agustus 2012 | 18:34 WIB
 

JAKARTA: Ekonomi Indonesia pada kuartal II/2012 diperkirakan tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sebesar 6,3%.Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Destry Damayanti mengatakan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2012 melambat akibat penurunan konsumsi dan tekanan pada ekspor.

Konsumsi domestik diproyeksikan turun karena pemberlakuan aturan baru Bank Indonesia tentang kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor pada kuartal II/2012 yang mulai berlaku pada pertengahan Juni.BI memberlakukan loan to value ratio 70% untuk rumah berluas lebih dari 70 meter per segi yang mengharuskan batas uang muka minimal 30%.

Untuk kendaraan motor, BI menetapkan uang muka minimal 30% bagi kredit mobil pribadi, 25% bagi kredit sepeda motor dan 20% bagi kredit kendaraan niaga. Implementasi aturan tersebut telah menekan penjualan sepeda motor menjadi hanya 85% dari rata-rata penjualan bulanan pada Januari—Mei.

Selain itu, Destry menjelaskan laju konsumsi terhambat oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi pada kuartal II/2012 yang lebih tinggi dari kuartal I/2012.“Faktor kedua [yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi kuartal II/2012] adalah ekspor, ekspor tumbuh lebih lambat sementara impor tetap tumbuh,” katanya, Jumat (3/8/2012).

Dia memaparkan penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh pelemahan harga komoditas akibat penurunan permintaan di negara-negara ekonomi maju.Namun, Destry menegaskan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masih bisa menopang pertumbuhan PDB Indonesia di atas 6% pada periode tersebut.

Dia memperkirakan PMTB pada kuartal II/2012 masih bisa tumbuh di atas 2 digit atau lebih dari 10%.
 “Investasi masih akan jadi primadona. Ini antara lain bisa ditunjukkan oleh kredit investasi yang naik tinggi,” jelas Destry.Data BI menyatakan penyaluran kredit investasi dan modal kerja sepanjag Januari—Mei 2012 masih-masing tumbuh sekitar 29% dari Januari—Mei 2011.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada periode yang sama yang meningkat 26,21%.Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didik Rachbini memperkirakan ekonomi pada kuartal II/2012 tumbuh pada kisaran 6,2—6,3%.

“Saya kira masih akan sama seperti kuartal sebelumnya, kalau turun juga tidak akan jauh berbeda,” katanya.Dia menjelaskan realisasi investasi dan konsumsi domestik masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2012 untuk mengimbangi penurunan kinerja ekspor.

“Impor barang modal yang tinggi menunjukkan investasi belum terganggu, ingat bahwa kita tidak menghasilkan mesin yang mengindikasikan proksi [impor barang modal] pada investasi tinggi,” kata Didiek.






BAB III
APBN DAN APBD
Standar Kompetensi  :
  1. Memahami APBN dan APBD

     Kompetensi Dasar :
2.1 Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD
2.2 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal
2.4 Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah

   Indikator  :
1.       Mendeskripsikan  pengertian pajak dan fungsinya
2.     Mengidentifikasi pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai sumber pendapatan negara dan daerah.
3.     Menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.
4.       Menunjukan jenis pembelanjaan pemerintah pusat dan daerah.
5.       Mendeskripsikan kebijakan anggaran

Untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional, suatu negara harus membuat anggaran pendapatan dan belanja, begitu pula dengan Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian APBN, pengertian APBD, fungsi APBN, tujuan APBN dan APBD, proses penyusunan APBD.
A.  Pengertian APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara)
Pengertian APBN adalah : Suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember), yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Pengertian APBD adalah : rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan dan fungsi APBN.
B.  Fungsi APBN :
Fungsi APBN jika ditinjau dari kebijakan fiskal :
a) fungsi alokasi.
APBN dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik, serta pembiayaan pembangunan lainnya.
b) Fungsi Distribusi.
bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial maupun sektoral. APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, bea siswa, dan dana pensiun. Subsidi, bea siswa, dan dana pensiun merupakan bentuk dari transfer payment. Transfer payment adalah pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain.
c) Fungsi Stabilitas. APBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

Fungsi APBN jika ditinjau dari sisi manajemen :
- pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang.
- alat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
- untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan
   program-program yang direncanakan.


C.  Tujuan APBN :
sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.
 APBN/ APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPR.

D. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb :
1.  Proses yang terjadi di Eksekutif
     Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang
     bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses
     penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan
     dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun
     oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan).
2.  Proses di legislatif
     Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan.
     Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta
     penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

E. Jenis-jenis sumber pendapatan negara (pemerintah pusat) :
I. Penerimaan dalam negeri
1. Penerimaan perpajakan.
    Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri
    dan pajak perdagangan internasional.
(a) Pajak dalam negeri. Terdiri atas :
     - pajak penghasilan
     - pajak pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
       (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah  dan bangunan
       (BPHTB),cukai, serta pajak lainnya.
(b) Pajak perdagangan internasional. Terdiri atas :
     - bea masuk
     - pajak/ pungutan ekspor

2. Penerimaan Bukan Pajak
    (a) Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas: migas (minyak bumi dan gas alam, nonmigas
         (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dsb),
    (b) laba Badan Usaha Milik Negera (BUMN)
    (c) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

II. Hibah.
Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

Jenis-jenis sumber penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.

1. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu :
1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Dana Perimbangan;
3) Pinjaman Daerah;
4) Lain-lain Penerimaan yang sah;

1)  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD ;
a.   Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada dua yaitu ;
     - Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di
       atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar
       kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
    - Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak
      hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan
      pajak parkir.
b. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa oleh daerah.

F.  Dana Perimbangan
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
a. dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
b. dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

G. Pinjaman Daerah
adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

H.  Lain-lain pendapatan daerah
bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

II. Pembiayaan.
Meliputi : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana
Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

I. Kebijakan fiskal
Untuk mengatur kegiatan perekonomian negara, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu berupa kebijakan fiskal. Simak materi berikut tentang : jenis atau macam-macam kebijakan fiskal, contoh kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah.

Pengertian kebijakan fiskal :
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan.

Kebijakan fiskal pada intinya adalah kebijakan dalam hal pengaturan anggaran keuangan negara, karena itu, biasanya juga disebut kebijakan anggaran. Anggaran keuangan dapat berupa anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran (belanja), dan dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Contoh kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah :
- Kebijakan tentang penghasilan tidak kenal pajak yang dinaikkan 10% pada awal Januari yang tertuang
  dalam PP/UU APBN 2006 (pajak ditanggung pemerintah).
- Subsidi BBM dan listrik

Karena kebijakan fiskal ditujukan untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian negara secara keseluruhan, maka kajiannya haruslah dilihat secara makro (ekonomi makro).

Macam-macam kebijakan fiskal :
a) Anggaran belanja berimbang.
Cara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengan keadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi maka digunakan anggaran defisit sedangkan dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus.
b) Anggaran pembiayaan fungsional.
Sektor pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Sebagai ganti pajak, kebijakan yang dipakai berupa pinjaman yang dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.
c) Kebijakan Pengelolaan Anggaran.
Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi.
d) Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis.
Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan
biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak, sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.


1
 


W A W A S A N

Di Indonesia saat ini telah memasuki era otonomi dimana pada era otonomi setiap daerah berhak dan berkewajiban mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian setiap pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanjanya sendiri yang dikenal dengan APBD. Sebagaimana APBN, APBD merupakan suatu rencana keuangan daerah dalam satu tahun yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut yang disusun secara sistematis guna mewujudkan masyarakat yang kesejahteraan di segala bidang.
STRUKTUR APBD

Secara prinsip struktur APBD sama dengan APBN tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Secara umum komponen APBD meliputi :

Pendapatan Daerah, penerimaan keuangan daerah melalui kas daerah selama 1 tahun
Belanja Daerah, pengeluaran daerah dalam 1 tahun
Pembiayaan, keuangan untuk menutup dafisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran

TAHAPAN MENYUSUN APBD

Pemerintah Daerah menyusun RABPD
RAPBD diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama pemerintah yang diwakili oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA dan pihak lain yang terkait. Anggota DPRD yang membahas RAPBD adalah Panitia Anggaran yang terdiri dari beberapa fraksi di DPRD.
RABPD yang disetujui disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah.
SUMBER PENERIMAAN DAERAH, terdiri atas :

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), meliputi :
Pajak Daerah, seperti : pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor
Retribusi, seperti : parkir, kebersihan, izin usaha, jasa pariwisata, pasar, terminal
Laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, seperti : dividen, laba dan penjualan saham milik daerah
2. DANA PERIMBANGAN, yaitu dana yang dialokasikan ke daerah untuk pembiayaan keperluan daerah, seperti untuk : DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Bagi Hasil, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dana kontijensi.
3. PINJAMAN DAERAH, bisa bersumber dari pinjaman dalam negeri, luar negeri
4. PENDAPATAN Sumber lain yang sah, seperti penjualan aset tetap daerah, jasa giro

PENGELUARAN/BELANJA DAERAH

BELANJA ADMINISTRASI UMUM, merupakan belanja rutin yang tidak langsung menambah aset tetap
BELANJA OPERASIONAL dan PEMELIHARAAN, pengeluaran yang tidak menambah aset karena bersifat biaya kegiatan langsung
BELANJA MODAL, digunakan untuk membeli aset tetap
BELANJA BAGI HASIL dan BANTUAN KEUANGAN, pngeluaran yang berupa bagi hasil dari pendapatan daerah dengan pemerintah di atasnya serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan
BELANJA TIDAK DISANGKA, pengeluaran yang dikeluarkan karena kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga
BELANJA BAGI HASIL PENDAPATAN, pengeluaran ke desa yang berasal dari pendapatan bukan pajak.



















































Daftar Pustaka
Ahman, Eeng.Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI,Jakarta: Aryaduta 2009
Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI.Jakarta:Erlangga
Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Mata Pelajaran Ekonomi. Jakarta: Depdiknas. 2006
Imanuel More , kompas.com.1 mei  2012 didownload 10 juli 2012
MODUL EKONOMI KELAS XI IPS/2011 SMA NEGERI 74 JAKARTA JL. DHARMA PUTRA XI JAKARTA SELATAN
Rudianto . Pelajaran Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta: Aryaduta.
Sukwiati. Pelajaran Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta Yudistira. 2007
Tim Kreatif, Ekonomi SMA/MA kelas XI.Jakarta:Bailmu, 2010
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
PEMBANGUNAN EKONOMI Drs. Puji Suharjoko at 10:14 am under Materi Ekonomi Klas XIhttp://www.babejoko.web.id/category/modul-soal

2 komentar:

  1. Saya adalah Widya Okta dari SURABAYA, saya ingin memberi kesaksian tentang karya bagus Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan sebagian lain dari kata tersebut, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara.
    Apakah mereka mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman yang curang di sini di internet, tapi mereka tetap asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

    Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya yang saya jelaskan situasi saya, kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang andal yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM dengan tarif rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

    Jika Anda memerlukan bantuan dalam melakukan proses pinjaman, Anda juga bisa menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sesuai kesepakatan dengan perusahaan pinjaman.

    Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

    BalasHapus